Apel Gabungan Pertemuan Sinergis TNI Dan Polri Bersama Pemerintah Se-Kalimantan Selatan
Kamis, 3 November 2016 14:08:37 - Oleh : admin - Dibaca : 205
Home » Kerjasama Regional » Apel Gabungan Pertemuan Sinergis TNI Dan Polri Bersama Pemerintah Se-Kalimantan Selatan
Apel Gabungan Pertemuan Sinergis TNI Dan Polri Bersama Pemerintah Se-Kalimantan Selatan

KODAM VI/MULAWARMAN (3/11),- Bertempat di Gedung Pertemuan Idham Chalid Kawasan Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan, Jalan Aneka Tambang Trikora Banjarbaru Selasa (1/11) pagi tadi dilaksanakannya Apel Gabungan dan Pertemuan Sinergis TNI, Pori dan Pemerintah se-Kalimantan Selatan dalam rangka menindak lanjuti perintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tentang mengantisipasi Komplik permasalahan sosial yang ada di Kalimantan Selatan.

Apel Gabungan dan pertemuan sinergis TNI, Polri serta pemerintah se- Kalimantan Selatan dihadiri Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H. Syahbirin Noor, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing, Kapolda Kalsel Brigjen Polisi Drs Erwin Triwanto, Wakil Gubernur Rudi Resnawan, Kajati Provinsi Kalsel  Novarida SH.MH, Danrem 101/Ant Kolonel Kav Yanuar Adil, Kasmin Pangdam VI/Mlw Mayor Inf Mahmud, Pj.Setda Provinsi Kalsel Drs. Abdul Haris.MSI ,Dandim 1006/Martapura Letkol Arm Andi Martopo SE, Para Kepala Daerah se-Kab/Kota, Unsur Komandan Satuan TNI/ Polri Para Dandim dan Kapolres, Forkopimda, SKPD,Danramil  Kapolsek,Camat,lurah/ Kepala Desa serta para Babinsa dan Babinkamtibmas dan Undangan.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing dalam sambutannya mengatakan bahwa apel gabungan dan pertemuan sinergis TNI,Polri dan Pemerintah adalah untuk menjalin mempererat solidaritas profesionalisme dan revolusi mental dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah antar instansi yang terkait,Tokoh agama dan masyarakat, para alim ulama  guna menciptakan daerah yang aman, nyaman dan tentram kedepannya.

Dalam pertemuan sinergis apel gabungan ini Pangdam  VI/ Mlw Mayjen TNI Johny L Tobing memberikan penjelasan dan arahan bahwa Negara kita adalah besar mempunyai kerawanan konflik sosial, baik masyarakat maupun bangsa ini, terlihat disini Perang masa kini Proxy War melalui berbagai aspek modern, siapa lawan dan siapa kawan yang ingin meruntuhkan suatu negara, termasuk Indoneisa, semua bisa di selesaikan apabila kita kuat dan bersatu, untuk itulah Implementasi penanganan konflik sosial terpadu perlunya pemetaan daerah rawan konflik, pembentukan jaringan intelijen dan teritorial, peningkatan kemampuan manajemen, budaya temu cepat lapor cepat sebagai upaya mencegah dini dan deteksi dini sebagai aparatur pemerintah daerah TNI Polri, yang harus melakukan dalam mencegah timbul permasalahan dimasyarakat sehingga terjalin sinergifitas yaitu menjadi Tokoh dan Panutan di Wilayah Binaan Masing- masing.

Pada tanggal 20 Oktober 2016 kemarin para Gubernur, para Pangdam, dan para Kapolda seluruh Indonesia di undang oleh Presiden mendapatkan arahan yang tujuannya adalah untuk menyatukan visi misi dalam menjalankan tugas agenda pemerintahan yang sinergi,di sampaikan bapak presiden bahwa saat ini tugas TNI dan Polri serta pemerintah sinergi dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini.

Ditambahkanya Pangdam VI/Mlw bahwa  ada dua agenda pokok nasional yang harus dilaksanakan dan di jaga betul dari Pak Jokowi Presiden RI yaitu " PUNGLI dan PILKADA SERENTAK TAHUN 2017".  Untuk pilkada beliau (Presiden) sampaikan tiap - tiap wilayah apa itu Koramil, Polsek, Kecamatan senergi mengkalkulasi kira - kira apa yang akan terjadi gangguan kamtibmas dilingkungan jika ada segera di selesaikan secara bersama dengan baik Komplik sosial masyarakat dengan catatan tidak meredam aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapat demokrasi harus jalan,termasuk kita sebagai aparat netralitas dalam memantau dan melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pilkada.

Pungutan liar sendiri   (pungli) merupakan masalah besar yang harus kita hadapi, pemerintah sudah menyakinkan kepada masyarakat bahwa upaya untuk menekan pungli sudah dilaksanakan, begitu juga didaerah kita sudah perintahkan aparat penegak hukum dibantu instansi terkait untuk secara bersama memerangi hasil kejahatan ini yang dapat merugikan bangsa.

Oleh karenanya saya selaku Pangdam VI/Mulawarman menekankan sinergikan 3 tungku pemerintah di desa Babinsa, Babinkamtibmas, Lurah/Kepala Desa, buat program unggulan, amankan wilayah agar ekonomi bisa berjalan, berantas pungli satgas sapu bersih sesuai Perpres No 87 tahun 2016 dan waspadai warga negara asing sampai masuk ke desa, serta Unsur Pimpinan daerah TNI,Polri dan Pemerintah adakan pengawasan secara terus menerus dan evaluasi terhadap penyimpangan di lapangan.

Baca "Kerjasama Regional" Lainnya

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!

"TNI dan Polri Tidak Boleh Ada Jarak, Karena Inti Kekuatan Bangsa Indonesia Adalah TNI dan Polri. Apabila Salah Satu Dilemahkan, Maka Indonesia Akan Terganggu Stabilitas Nasionalnya".

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Siaran Pers

Pengumuman

Jum`at, 2 Januari 2015
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
TV Streaming
patriot
patriot
pendidikan
Majalah TNI
download
download
download
LPSE
LAKIP

Video TNI