Kolonel Pnb Benny Arfan, MMP., MMDS.

Pamen BAIS TNI

Awalnya banyak pengamat beranggapan bahwa invasi militer yang dilakukan oleh pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2003 lalu di Iraq akan mengulangi kesuksesan seperti pada Perang Gurun pertama tahun 1991 dalam membebaskan cengkraman Kuwait dari Iraq.   Hal ini cukup beralasan jika melihat kemampuan dan kekuatan angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang sangat modern dengan menggerakkan armada tempur generasi terbarunya. Namun demikian pada kenyataannya, sampai dengan ditarik mundurnya pasukan koalisi pada akhir tahun 2011 lalu, tidak ada satu pihakpun yang berani mengklaim dengan tegas bahwa Amerika Serikat telah memenangkan peperangan dan mencapai tujuannya di Iraq.  Kejadian ini seakanmembuka mata dunia bahwa kekuatan angkatan bersenjata atau yang dikenal dengan hard power semata yang dimiliki oleh sebuah negara digdaya bukan menjadi jaminan akan pencapaian tujuan nasional negara tersebut khususnya dalam kaitannya dengan penerapan politik luar negeri dan memenangkan sebuah pertempuran.  

Di sinilah mulai dirasakan pentingnya penerapan softpower oleh banyak pengamat politik dan militer di negara maju. Joseph Samuel Nye dari Harvard University pada tahun 2004 dalam bukunya Soft Power The Means to Success in World Politicis mengembangkan konsep soft power sebagai sebuah alternatif dalam mencapai keberhasilan politik luar negeri. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa strategi yang paling efektif adalah membutuhkan kombinasi antara hard dan soft power dimana penerapan hanya salah satu dari kedua unsur tersebut pada situasi tertentu terbukti selalu tidak cukup. Kemudian muncullah konsep smart power yang dapat dimaknai penggunaan hard power yang efektif dipadukan dengan unsur soft power. Dr. Chester A. Crocker, seorang pengamat politik luar negeri dari Amerika Serikat menjelaskan bahwa smart power merupakan strategi yang melibatkan diplomasi, persuasif, capacity building dan penerapan kekuatan bersenjata yang diproyeksikan untuk memperoleh legitimasi politik dan sosial.  Hu Jintao, mantan Presiden dari Republik China yang berbicara pada kongres ke-17 Partai Komunis China pada bulan November tahun 2012 lalu juga menegaskan akan pentingnya meningkatkan smartpower.

Smart power dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan yang mengedepankan perlunya angkatan bersenjata yang kuat didukung oleh upaya pembinaan hubungan internasional, partnershipsdan kerjasama di segala level.  Di Indonesia sendiri, konsep smart power telah diimplementasikan pada strategi nasional khususnya yang berkaitan dengan international relationship.  Pada event KTT G-20 tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa cara terbaik dalam menangani terorisme internasional adalah dengan mengedepankan smart approach, yang menyeimbangkan pendekatansoft power dan hard power.  TNI sendiri telah mengedepankan berbagai program pembangunan alutsista dan proyeksi dalam melaksanakan berbagai penugasan termasuk di dalamnya keterlibatan dalamcombined force di berbagai misi perdamaian dunia dan operasi militer selain perang.  Dalam operasi militer yang dilakukan oleh TNI, seperti halnya pada pembebasan pembajakan di Somalia, mengatasi gerombolan separatis bersenjata di Poso dan pembebasan tawanan di Papua baru-baru ini, pendekatan soft power dan hard power selalu dilakukan secara seimbang.  Hal ini merupakan implementasi dari smart power yaitu perpaduan dari hard power dalam bentuk pegembangan kekuatan bersenjata dan soft power dalam bentuk diplomasi.

Dalam kaitannya dengan Tujuan Nasional Indonesia sesuai yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 45 alinea ke-4 khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan juga melaksanakan ketertiban dunia dapat dilaksanakan dengan menerapkan smart power yang proporsional.   Penerapan smart power dalam mencapai tujuan ini membutuhkan angkatan bersenjata yang kuat sebagai hard power yang diiringi oleh berbagai upaya soft power dengan mengedepankan diplomasi pada berbagai bidang militer termasuk di dalamnya adalah dengan melaksanakan airpower diplomacy.

Airpower  adalah kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer di udara atau ruang angkasa oleh atau dari suatu wahana yang beroperasi di atas permukaan bumi. Sedangkan airpowerdiplomacy dapat dipahami sebagi pembangun partnership oleh angkatan udara.   Airpower diplomacy dibentuk oleh penerapan soft power yang berguna dalam memperkuat hubungan internasional yang sudah ada dan membentuk sebuah hubungan baru. 

Bagi sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat, airpower diplomacy adalah sebuah alternative effectif cost bagi penggunaan kekuatan persenjataan.   Bentuk diplomasi yang telah diterapkan adalah pelatihan dan dukungan pada angkatan udara negara berkembang, humanitarian relief seperti keterlibatan pada musibah gempa dan tsunami di Samudra India pada tahun 2004, badai cyclone di Burma pada tahun 2008, gempa di Jogjakarta pada tahun 2009 dan gempa di Jepang pada tahun 2011.   Banyak pengamat menilai airpower diplomacy yang telah diterapkan Amerika Serikat dalam berbagai misi kemanusiaan tersebut ikut berperan dalam memperbaiki hubungan antara  Amerika Serikat dengan negara- negara yang tertimpa musibah pada saat itu yaitu Jepang dan Indonesia.

Di Indonesia, penerapan dari airpower  menjadi domain dari TNI Angkatan Udara yang mengkoordinasikan berbagai elemen yang ada untuk digunakan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuannasional. Indonesia telah menerapkan airpower diplomacy sebagai bagian dari smart power pada beberapa misi humanitarian seperti bencana gempa di Irandan di Pakistan, badai tropis Nargis di Myanmar, bencana longsor di Filipina serta yang baru-baru ini dilaksanakanya itu pengiriman bantuan kemanusiaan di Myanmar dengan menggunakan pesawat-pesawat angkut TNI AU yang terbukti sangat efektif.   Diplomasi angkatan udara juga telah diterapkan dalam berbagai kegiatan  joint operation dalam mengamankan Selat Malaka yang dilakukan bersama antara TNI AU dengan angkatan udara dari Malaysia, Singapura dan Thailand.  Demikian juga dalam bentuk latihan bersama maupun kegiatan lain berupa pertukaran perwira, kunjungan, seminar dan lainnya.  Penempatan seorang Atase Udara Indonesia di berbagai negara sahabat dan penerimaan personel angkatan udara negara sahabat secara resiprokal juga merupakan perwujudan dari airpower diplomacy.

Namun demikian, Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 10 yang membahas tugas TNI Angkatan Udara tidak menyebutkan adanya tugas diplomasi Angkatan Udara sebagaimana pasal 9 undang-undang tersebut telah menyebutkan bahwa TNI AL memiliki tugas diplomasi angkatan laut.  Di sinilah perlu untuk dikaji untuk mencantumkan tugas diplomasi angkatan udara pada undang-undang TNI sebagai payung hukum yang kuat dalam melaksanakan airpower diplomacy karena pada dasarnya kegiatan ini telah dilaksanakan dan di masa yang akan datang tentunya akan semakin dikembangkan.

"Menghancurkan dan memenangkan setiap pertempuran bukanlah kesempurnaan yang utama.  Kesempurnaan yang utama adalah jika dapat menghancurkan musuhmu tanpa harus bertempur........". Sun Tzu 500 SM.  Demikian pernyataan dari seorang panglima perang yang memahami pentingnya smart power dalam mencapai tujuan nasional untuk melindungi negara dan tumpah darah sebuah bangsa.   Penerapan smart power  tersebut membutuhkan kombinasi antara hard power dan soft power yang melibatkan air power diplomacy sebagai salah satu faktor penting.

Bagi sebuah negara berkembang dengan keterbatasan alutsista angkatan udara yang dimiliki, tentu saja airpower diplomacy menjadi pilihan yang efektif dalam menjaga hubungan dan kerjasama internasional sehingga tujuan nasional dalam keamanan bangsa dan negara dapat senantiasa  terjaga.