SIKAP TNI-POLRI TERHADAP PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 PADA ST MPR 2002
Senin, 16 September 2002 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 10990
Home » Politik » SIKAP TNI-POLRI TERHADAP PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 PADA ST MPR 2002
1. PENDAHULUAN Reformasi nasional di segala bidang termasuk UUD merupakan tuntutan bangsa Indonesia untuk meraih kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan modern. Untuk itulah maka salah satu agenda utamanya adalah reformasi UUD 1945 yang dituangkan pada TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 dan XI/MPR/2001. Proses Perubahan UUD 1945 telah dimulai secara bertahap mulai ST MPR RI tahun 1999 (Perubahan Pertama), tahun 2000 (Perubahan Kedua), tahun 2001 (Perubahan Ketiga) dan terakhir tahun 2002 (Perubahan Keempat).
Perubahan Keempat UUD 1945 memasuki substansi yang paling mendasar dari sistem ketatanegaraan, sehingga pembahasannya berlangsung alot bahkan telah menimbulkan pro dan kontra, di kalangan MPR maupun masyarakat luas. Semenjak awal TNI-Polri telah menentukan sikap untuk tetap konsisten terhadap komitmennya agar Perubahan UUD 1945 tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar seperti terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Konsistensi sikap TNI-Polri tersebut secara fungsional dilaksanakan oleh Fraksi TNI-Polri di MPR.
2. PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945.
  • a. Proses Penyusunan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Seperti pada perubahan sebelumnya (Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga UUD 1945), perumusan rancangan dan uji sahih dilaksanakan oleh Panitia Ad Hoc I dan dibahas di tingkat Badan Pekerja MPR, selanjutnya dibahas dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 melalui proses pembahasan di tingkat Komisi sampai dengan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.
  • b. Materi Perubahan Keempat UUD 1945. * 1) Pasal 2 ayat (1) tentang Komposisi Keanggotaan MPR. * 2) Pasal 6 A ayat (4) tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua. 3) Pasal 8 ayat (3) tentang Pelaksanaan Tugas Kepresidenan dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan. 4) Pasal 11 ayat (1) tentang Presiden menyatakan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. * 5) Pasal 16 tentang Kewenangan Presiden membentuk Dewan Pertimbangan. 6) Pasal 23 B tentang Harga dan mata uang. 7) Pasal 23 D tentang Bank Sentral. 8) Pasal 24 ayat (3) tentang Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. * 9) Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) tentang Pendidikan. 10) Pasal 32 ayat (1) dan (2) tentang Kebudayaan Nasional. * 11) Pasal 33 ayat (4) dan (5) tentang Perekonomian Nasional. 12) Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Sosial. * 13) Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tentang Perubahan pasal- pasal Undang Undang Dasar. * 14) Aturan Peralihan Pasal I, II dan III. * 15) Aturan Tambahan Pasal I dan II.
  • c. Pasal-pasal mendasar dalam pembahasan Perubahan Keempat UUD 1945.
Sejak dimulai perumusan rancangan, terdapat 8 pasal mendasar (*) pada Perubahan Keempat UUD 1945 yang sulit untuk mendapatkan kesepakatan, namun berkat kearifan dari seluruh fraksi, dalam Rapat Paripurna tinggal 3 pasal, yang pengambilan keputusannya sebagai berikut : 1) Pasal 2 ayat (1), tentang Komposisi Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pengambilan keputusan melalui voting. 2) Pasal 29 tentang Agama, pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. 3) Aturan Tambahan, pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat.
3. KONDISI OBYEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN UUD 1945 Secara umum sikap pro dan kontra Perubahan UUD 1945 bukan hanya terjadi di MPR tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Bagi yang pro, menyatakan bahwa Perubahan UUD 1945 merupakan amanat reformasi yang harus dilaksanakan agar dapat mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang demokratis, damai dan beradab. Sementara itu yang kontra, menganggap bahwa Perubahan UUD 1945 cenderung kebablasan dan dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ada, dengan indikator sudah keluar dari Paradigma Pancasila dan salah secara universal, karena tidak sesuai dengan teori konstitusi, yaitu terdapat pasal-pasal yang tidak konsisten satu sama lain, serta tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
4. SIKAP TNI-POLRI TERHADAP PERUBAHAN UUD 1945 a. Sikap TNI-Polri terhadap perubahan UUD 1945 dilandasi oleh pertimbangan :
  1. Amandemen UUD 1945 merupakan amanat bangsa yang telah dikukuhkan dalam landasan konstitusional TAP MPR No. IX/MPR/1999 tentang Amandemen UUD 1945, dan TAP MPR No. XI/MPR/2001 tentang Penugasan kepada BP MPR untuk menyelesaikan tugas Amandemen Keempat guna disahkan dalam ST MPR 2002
  2. UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa mengandung nilai-nilai hakiki yang telah melalui pertimbangan matang guna mampu mengayomi ciri bangsa yang pluralistik sebagaimana tertuang dalam seloka dasar falsafah negara Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika.
  3. Namun juga UUD 1945 masih perlu disempurnakan karena justru disebabkan oleh ciri yang singkat dan supel, bila tidak dijabarlanjutkan baik dalam perubahan UUD 1945 maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, dapat menimbulkan multitafsir yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan bangsa.
  4. Oleh karenanya perubahan UUD 1945 harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan bijak guna dapat memenuhi tujuan 
    • a) Tetap mempertahankan nilai-nilai yang hakiki negara Proklamasi 17 Agustus 1945 agar tetap mampu mengayomi ciri bangsa yang pluralistik .
    • b) Namun mampu memberi ketegasan sistim politik dan menghindari multitafsir guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam tata penyelenggaraan negara yang demokratis, modern sesuai dengan Pancasila. b. Terhadap proses perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan, TNI-Polri berpendapat bahwa :

    1. Sampai dengan perubahan Ketiga, terdapat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi tidak konsisten satu sama lain, tidak menunjukkan kesinambungan dengan sistim ketatanegaraan yang disepakati, serta memberi kesan sebagai hasil tarik-menarik dari berbagai kepentingan politik. Sebagai sebuah hukum dasar (fundamental law), kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas dan keseimbangan kehidupan bernegara di masa depan. Ada kesan kuat bahwa proses rumusan perubahan UUD 1945 berlangsung dengan pendekatan pasal demi pasal yang tidak komprehensif dan tidak didasarkan pada struktur ketatanegaraan yang hendak dibangun.
    2. Mencermati akan prosesnya pembahasan pasal-pasal yang disempurnakan telah diwarnai oleh kepentingan sesaat. Dalam kondisi demikian pola pikir saat ini dan orientasi pada kelompok tertentu menjadi lebih menonjol. Bahkan dalam beberapa hal terdapat kecenderungan yang kuat dari kekuatan kelompok tertentu untuk membangun koridor yang hanya menguntungkan kelompoknya. Dengan demikian, harapan untuk menghasilkan perubahan yang netral, obyektif dan berorientasi masa depan menjadi tidak terpenuhi.
    3. Dari sisi kapasitas dan pengalaman, kita harus menerima realitas bahwa bangsa ini secara kolektif tidak punya pengalaman melakukan sebuah proses perubahan konstitusi yang terencana, sistematis dan damai. Para ahli tata negara dan pemikir yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam proses inipun perannya cenderung minimal. Dari kombinasi antara kurangnya pengalaman dan keahlian, dengan kepentingan kelompok yang melekat telah menyebabkan mutu hasil perubahan yang diperoleh bukan saja menjadi kurang maksimal tetapi telah menyimpang dari bagaimana seharusnya suatu perubahan itu dilakukan, termasuk terjadinya penyimpangan terhadap 5 kesepakatan fraksi.
    4. 4) Untuk mengatasi keadaan di atas yang merupakan wujud sebagai akibat dari kelemahan dari proses amandemen, dirasa perlu membentuk Komisi Konstitusi yang beranggotakan tidak saja individu yang memiliki keahlian, wawasan dan kearifan, tetapi juga yang bebas dari kepentingan politik tertentu agar proses yang berlangsung menjadi jernih, obyektif dan berorientasi pada masa depan bangsa dalam jangka waktu panjang guna menyempurnakan hasil Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945. 
      • c) Usulan TNI-Polri. Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk menghadapi segenap kemungkinan yang bisa terjadi, TNI-Polri melalui pernyataan Panglima TNI dan Kapolri pada tanggal 30 Juli 2002, mengusulkan : 
        • 1) Alternatif 1, apabila pasal-pasal yang ada tidak dapat disepakati secara keseluruhan, maka sebaiknya kita sepakat untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 untuk digunakan sampai Pemilu 2004. Pemilihan alternatif ini diajukan dengan anggapan bahwa Rancangan Perubahan Keempat merupakan kesatuan yang utuh dengan perubahan sebelumnya (I,II dan III) terutama Perubahan Ketiga yang terdiri dari pasal-pasal yang berpengaruh langsung terhadap pengaturan sistim penyelenggaraan negara ke depan. Alternatif ini diajukan mengingat apabila Perubahan Keempat tidak dapat diterima secara utuh berarti kembali kepada konstitusi yang berlaku, yaitu perubahan ke 1,2 dan 3, padahal Perubahan Ketiga (pasal 6 A) tidak dapat operasional. 
        • 2) Alternatif 2, menyelesaikan dan menyepakati perubahan sampai dengan Perubahan Keempat , untuk ditetapkan berlakunya hanya sampai dengan terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 2004 dan substansinya diwadahi dalam pasal Aturan Tambahan UUD 1945. Pemilihan alternatif ini diajukan dengan pemikiran bahwa masih terdapat kelemahan dalam perubahan yang sudah dilaksanakan (termasuk Rancangan Perubahan Keempat) seperti yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian maka perubahan UUD 1945 yang sudah dilaksanakan masih perlu diadakan penyempurnaan kembali. Tugas penyempunaan hasil Amandemen I, II, III dan IV ini diberikan kepada Komisi Konstitusi yang sudah harus dapat melaporkan hasilnya kepada MPR dan berlaku setelah Pemilu 2004
5. HASIL YANG DICAPAI Melalui agenda Sidang Majelis dan dinamika yang terjadi Fraksi TNI-Polri telah memberikan kontribusinya dalam ST MPR 2002 sebagai berikut :
a. Turut berperan dalam proses amandemen keempat UUD 1945 yang menghasilkan penyempurnaan UUD 1945, antara lain :
  1. MPR dimasa mendatang terdiri dari Anggota DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat.
  2. Apabila tidak tercapai keputusan pada putaran pertama pemilihan Presiden, putaran kedua pemilihan Presiden akan kembali dilakukan langsung oleh rakyat.
  3. Walaupun Pasal 37 UUD 1945 mewadahi ketentuan tentang syarat perubahan UUD 1945, khusus bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.
b. Telah disepakati pembentukan Komisi Konstitusi yang berkekuatan hukum sebagaimana tertuang dalam TAP MPR No. I/MPR/2002 tentang penugasan kepada BP MPR RI untuk membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas mengadakan pengkajian secara komprehensif terhadap perubahan UUD 1945. Dengan demikian, terbuka peluang untuk mengadakan penyempurnaan terhadap hasil Perubahan Pertama sampai dengan Keempat UUD 1945.
6. SIKAP TNI KE DEPAN Hasil ST MPR 2002 merupakan keputusan politik yang dicapai melalui proses yang konstitusional, sehingga TNI mendukung sepenuhnya hasil ST MPR tersebut dan akan mengamankannya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI-Polri akan meninggalkan DPR-MPR pada tahun 2004 guna selanjutnya lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara bagi TNI dan alat keamanan negara bagi Polri. Terhadap TAP MPR Nomor I/MPR/2002, TNI berharap semua pihak tetap konsisten terhadap komitmen bersama bahwa pembentukan Komisi Konstitusi adalah dalam rangka membuat Rancangan UUD 1945 yang benar-benar dapat mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan yang lebih demokratis dan modern dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Diharapkan dalam proses pengkajian perubahan UUD 1945 oleh Komisi Konstitusi yang komposisi keanggotaannya terdiri dari berbagai elemen bangsa (Perwakilan Daerah, anggota MPR, Birokrat, Tokoh Masyarakat dan Golongan, serta para pakar dari disiplin ilmu Hukum Tata Negara, Sospol, Hukum, dan IPA), perlu diikuti dengan upaya sosialisasi ke masyarakat luas, sehingga ada debat publik yang dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan, di sisi lain agar hasilnya memperoleh legitimasi dan dukungan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat Indonesia.
7. P E N U T U P Semoga dapat bermanfaat, selamat bertugas sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing.
Jakarta, Agustus 2002 SKOMSOS TNI

Baca "Politik" Lainnya

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!

Tahun 2017 Adalah Bersih-Bersih Ditubuh TNI dari Masalah Korupsi, Karena Korupsi Dapat Menghambat Kemajuan dan Pembangunan TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Siaran Pers

Pengumuman

Kamis, 15 Juni 2017
Lomba Foto dan Karya Tulis
Jum`at, 2 Januari 2015
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
TV Streaming
patriot
patriot
pendidikan
Majalah TNI
download
download
download
LPSE
LAKIP

Video TNI