APAKAH KPK BUTUH TNI
Kamis, 28 Mei 2015 07:39:32 - Oleh : admin - Dibaca : 1087
Home » Opini » APAKAH KPK BUTUH TNI
APAKAH KPK BUTUH TNI

Oleh : Letkol Inf Drs. Solih.  

 

Hampir dalam 4 bulan terakhir, perhatian publik tersita oleh konflik KPK dan Polri. Dari konflik yang terjadi itulah publik merasa khawatir terhadap kelangsungan nasib KPK. Bahkan, publik beranggapan bahwa konflik tersebut sebagai aksi kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri terhadap KPK. Serentetan cerita kisruh tersebut akhirnya menimbulkan cerita baru yang diusung KPK, yaitu munculnya wacana tentang rekrutmen prajurit TNI untuk menduduki jabatan strategis di tubuh KPK.

Wacana KPK merekrut penyidik dari kalangan TNI kembali mencuat, terutama menyusul baru-baru ini pimpinan dan beberapa penyidik KPK dinilai telah dikriminalisasi oleh Kepolisian. Wacana agar TNI masuk sebagai penyidik KPK ini mengemuka setelah hubungan KPK dan Polri kembali berseteru.

Spekulasi muncul  ketegangan antara KPK dengan Polri. Pasca penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK Januari lalu, insiden beruntun terjadi sehingga memanasnya hubungan kedua lembaga. Muncul pertanyaan, Apakah KPK butuh TNI terkait "perseteruan" mereka dengan Polri?

Tentu muncul jawaban spekulasi menepis anggapan bahwa prajurit TNI diminta menjadi penyidik KPK guna menyaingi anggota kepolisian di KPK. Permintaan KPK  terhadap TNI untuk bergabung dengan KPK, tersebut menjadi hangat dan menuai kritikan terhadap KPK yang ingin merekrut anggota TNI.

Munculnya wacana tentang rekrutmen prajurit TNI untuk menduduki jabatan strategis di tubuh KPK. Permintaan anggota TNI untuk menjabat di KPK telah ada pembicaraan  antara pimpinan KPK dengan Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko sebelumnya, dalam pembicaraan tersebut tidak untuk penyidik, namun untuk Sekjen, dan Pengawasan saja.

Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko sudah menjelaskan,  permintaan KPK bukan untuk menjadi penyidik. Melainkan , ia diminta secara langsung oleh KPK untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK)  permintaan tersebut bukan TNI aktif, namun setelah menjabat di KPK langsung alih statusnya yaitu pensiun (Purnawirawan).

Walau pun ada prajurit TNI yang direkrut KPK, itu lebih banyak pekerjaan-pekerjaan profesional di internal KPK, salah satu  contoh terkait posisi di kesekjenan,  itu terkait, walau pun direkrut, bukan untuk pengamanan, atau penyidik. TNI memang bertugas mengamankan anak bangsa, bukan untuk membebani permasalahan yang ada, sekali lagi TNI pekerja profesional.

KPK dan TNI telah menjalin kerja sama dengan TNI. Implementasinya, KPK menggunakan Rutan Guntur. Kemudian sejak 2013 ada sejumlah pegawai KPK yang direkrut dari unsur pensiunan TNI, sebagian sebagai pengawal tahanan dan kepala bagian pengamanan.

Menurut hemat saya Tentara Nasional Indoensia harus dilibatkan dalam perang melawan korupsi karena setiap prajurit memiliki jiwa kejujuran, kebenaran, keadilan dan profesional seperti tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

Perwira TNI yang akan direkrut itu bisa membantu meningkatkan kinerja KPK. kata Panglima TNI Jenderal  TNI Dr Moeldoko, yaitu siap memberikan Perwira-Perwira terbaiknya untuk menjadi anggota KPK. Meski memang, harus melepaskan status sebagai Perwira TNI dan menjadi karyawan KPK dengan status sipil. masuknya Perwira TNI di struktur KPK akan memberikan semangat baru dan memperkuat posisi KPK. Soal mekanismenya bagaimana, pasti KPK dan TNI tidak akan melanggar aturan yang berlaku,"

Menurut Panglima TNI  Jenderal TNI Dr Moeldoko, prajurit TNI yang akan dialih-status minimal berpangkat jenderal bintang dua untuk jabatan Sekretaris Jenderal dan bintang satu untuk jabatan Pengawas Internal. "Prajurit TNI yang bergabung dengan KPK pasti sudah "lepas baju" atau tidak lagi menjadi anggota TNI."

 

Siapa Yang Kebakaran Jenggot

 

Kita harapkan tak boleh ada lagi perseteruan institusional antara  institusi penegak hukum. Yang ada hanyalah semangat saling kerja sama, saling mendukung, saling membantu, dan saling mengisi. Hanya dengan kerja sama seperti itu, KPK bisa mendapatkan pasokan tenaga profesional, termasuk penyidik yang sangat dibutuhkan saat ini. Tenaga seperti ini hanya mungkin diperoleh dari sesama lembaga yang peduli terhadap KPK.

Dari cerita baru yang mulai timbul  ke ranah publik itu, KPK seperti berada dalam posisi yang nyaman karena masyarakat Indonesia terlihat mendukung wacana yang dikeluarkan oleh KPK ini. Perlu diakui bahwa kemungkinan besar dukungan tersebut datang dikarenakan kekhawatiran publik terhadap nasib KPK itu tadi, atau mungkin karena memang masih disayangnya lembaga antirasuah tersebut oleh publik Indonesia, untuk menjadi pemberantas korupsi di Indonesia yang sangat dapat dipercaya keampuhannya selama ini.

Wacana KPK akan  merekrut personil TNI siapa yang akan kebakaran jenggot, tentunya para koruptor yang sudah mengambil Uang Negara, mereka tahu bahwa TNI tidak akan mudah untuk dirayu, diiming-iming, keteguhan disiplin modal utama adalah kepercayaan rakyat terhadap TNI, karena TNI tergoda ada tiga yang dikorbankan, yang pertama institusi TNI itu sendiri, kedua, perintah Panglima TNI dan ketiga keluarga mereka sendiri. Kepercayaan rakyat ini bukan datang dari KPK, namun hampir semua lembaga pemerintah banyak yang kerjasama dengan TNI diantaranya, Menteri Pertanian (swasembada pangan), Menteri Kesehatan (KBKS) Menteri Kelautan (Pencurian ikan oleh kapal asing), Menteri PU (membuat jalan di Papua) program pemerintah untuk penempatan transmigrasi di daerah perbatasan baik di Kalimantan, Papua dan NTT dan banyak lagi yang lainya.

Publik juga menganggap wacana tersebut justru akan memperkuat atau membentangi KPK terhadap gangguan dari pihak-pihak lain, dengan kehadiran TNI di KPK akan menjadi perekat diantara anggota KPK yang berasal dari lembaga hukum lainya, sehingga KPK akan kuat dan tidak mudah untuk dijadikan bulan-bulanan kelompok yang tidak suka terhadap kehadiran KPK. Apabila wacana tersebut diwujudkan, maka akan sangat membantu KPK untuk tidak selalu tergantung pada para penyidik dari lembaga lain selain TNI.  

Dalam UU 30 tahun 2002 tentang KPK di pasal 24 disebutkan pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya direkrut menjadi pegawai KPK.TNI salah satu memiliki potensi yang bisa masuk menjadi pegawai di KPK sama dengan lembaga lainnya yang memiliki potensi untuk mendukung kelancaran kerja KPK.

Merujuk pada aturan pemerintah bahwa TNI merupakan salah satu pegawai pemerintahan diantaranya  Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK dapat beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persayaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan KPK, sedangkan pada ayat 2 disebutkan Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada KPK diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.

 

Baca "Opini" Lainnya

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!

Tahun 2017 Adalah Bersih-Bersih Ditubuh TNI dari Masalah Korupsi, Karena Korupsi Dapat Menghambat Kemajuan dan Pembangunan TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Siaran Pers

Pengumuman

Jum`at, 2 Januari 2015
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
TV Streaming
patriot
patriot
pendidikan
Majalah TNI
download
download
download
LPSE
LAKIP

Video TNI