MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R. I. FRAKSI TNI/POLRI
Senin, 5 Agustus 2002 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 8929
Home » Politik » MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R. I. FRAKSI TNI/POLRI
PANDANGAN UMUM FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP HASIL BADAN PEKERJA MPR-RI DAN LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MPR-RI OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK DAN MA, SERTA USUL PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS DALAM RAPAT PARIPURNA MPR-RI TANGGAL 3 AGUSTUS 2002
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua. Yth. Saudara Pimpinan Sidang. Yth. Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yth. Saudara Ketua-ketua Lembaga Tinggi Negara. Yth. Saudara-saudara anggota MPR-RI, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali Pemandangan Umum ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Tahunan Majelis yang mulia ini, diiringi doa semoga Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002 ini berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Atas nama Fraksi TNI/Polri, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi TNI/POLRI terhadap hasil Badan Pekerja Majelis dan Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawasan Keuangan, Mahkamah Agung, serta Usul Pembentukan Komisi Majelis dalam Rapat Paripurna MPR-RI, yang pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kepada rakyat, bangsa dan negara. Sidang Majelis yang mulia dan hadirin yang kami hormati, Menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dengan lingkungannya telah berkembang secara dinamis, karenanya penyesuaian-penyesuaian guna terciptanya keselarasan dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu kebutuhan termasuk juga perubahan atas konstitusi yang merupakan hukum dasar bagi pengaturan seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena itu, melakukan amandemen UUD 1945 bukan sesuatu yang tabu sejauh itu merupakan kehendak kolektif bangsa, demi menjaga keselarasan dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu agenda besar reformasi yang sudah menjadi kesepakatan kolektif bangsa, yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 1999 yang telah diubah dengan TAP MPR No. XI/MPR/2001. Di samping landasan formal dan normatif sebagaimana TAP MPR tersebut, beberapa pasal pada UUD 1945 memberi peluang multitafsir, akibatnya dalam implementasinya akan dapat disesuaikan dengan kepentingan pemegang kekuasaan, yang terkadang menjadi tidak mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (good governance and clean government). Meskipun penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ketika itu dilandasi kepercayaan akan moral yang tinggi dari para penyelenggara negara, ternyata akibat dari perubahan zaman memberi pelajaran kepada kita bahwa nilai-nilai di masyarakat ternyata telah bergeser. Akibatnya kepercayaan kepada itikad baik harus diikuti dengan pengaturan yang lebih lugas, eksplisit, dan menutup peluang multitafsir terhadap suatu hukum dasar. Sidang Majelis yang terhormat, Setelah mencermati perkembangan situasi dan dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, Fraksi TNI/Polri didalam mempelajari dan menanggapi hasil Badan Pekerja MPR-RI Tahun 2002, bertitik tolak dari dasar pemikiran sebagai berikut : Pertama : Produk-produk MPR yang akan dihasilkan harus diarahkan untuk mencapai visi terbangunnya landasan bernegara yang lebih demokratis, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, memberi tempat bagi tumbuhnya mekanisme check and balances, serta menghormati hukum dan hak asasi manusia. Kedua : Produk-produk MPR-RI harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan perorangan dan kelompok, serta harus dijadikan pedoman didalam menyikapi dan mengatasi berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga : Produk-produk MPR-RI harus dapat menggugah tekad dan komitmen semua penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan optimal untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi, mengakselerasi demokratisasi, menegakkan supremasi hukum, dan menegakkan kedaulatan negara. Keempat : Perubahan sistem ketatanegaraan yang dilaksanakan harus menuju tatanan yang lebih baik dan tidak menimbulkan goncangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sidang Majelis yang terhormat, Mengacu pada dasar-dasar pemikiran tersebut diatas, Fraksi TNI/Polri menyampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut : Terhadap Materi tentang Rancangan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945 Kita pahami bersama bahwa amandemen UUD 1945 bertitik tolak dari tinjauan kritis untuk memberikan artikulasi dan membedakan nilai-nilai yang bersifat fundamental, dari bagian-bagian yang merupakan kelemahan UUD 1945 yang perlu disempurnakan. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bukan tanpa kesulitan, tetapi dilandasi oleh kebesaran jiwa para pendiri bangsa yang bertujuan agar UUD 1945 dapat memenuhi tuntutan sifat kebhinekaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini dapat kita lihat dalam Bab XI Pasal 29 tentang Agama dan Bab I Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Namun disisi lain, terutama setelah lebih dari 50 tahun, dengan sebagian penggal waktu diselingi oleh berlakunya UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, kitapun mendapatkan pengalaman bahwa UUD 1945 dapat diimplementasikan bukan saja dalam wujud pemerintahan yang berat kepada kekuasaan eksekutif dengan kontrol kekuasaan legislatif yang lemah, tetapi juga dalam bentuk kekuasaan legislatif yang kuat dengan kekuasaan eksekutif yang diwarnai oleh ciri koalisi. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa UUD 1945 yang singkat dan supel dapat menimbulkan multi tafsir dan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disatu sisi mengandung nilai-nilai fundamental yang diperlukan untuk memayungi ciri kebhinekaan bangsa dan perlu dipertahankan, disisi lain juga memerlukan penyempurnaan untuk memberi ketegasan pelaksanaan sistem politik. Selain mengakomodasikan kaidah universal demokratis seperti antara lain check and balance dan hak asasi manusia yang menjadi rujukan kerja Badan Pekerja MPR-RI, telah dicapai pula kesepakatan lima rambu-rambu rujukan amandemen UUD 1945. Kelima rambu-rambu tersebut yaitu (1) tidak merubah Pembukaan, (2) tidak merubah sistem kabinet presidensiil, (3) tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, (4) hal-hal normatif dalam penjelasan dipindahkan kedalam pasal-pasal, dan (5) perubahan dilakukan dengan cara adendum. Masalahnya adalah, bila diantara kelima kesepakatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan antara kehendak untuk mempertahankan sistem kabinet presidensiil dengan kehendak mempertahankan Pembukaan UUD 1945, apabila kita asumsikan bahwa Pembukaan UUD 1945 diwujudkan dalam praktek penyelenggaraan negara yang kita kenal hingga saat sebelum reformasi dalam bentuk keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dengan kewenangan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta keberadaan Utusan Golongan. Bilamana kita mengutamakan keberadaan MPR dalam bentuknya seperti sekarang sebagai Lembaga Tertinggi Negara, maka MPR tidak boleh hadir terlalu kuat dan terlalu sering, agar memberi peluang hadirnya kepastian masa bakti (fixed term) sebagai salah satu ciri sistem kabinet Presidensiil. MPR mewujudkan kewenangannya dalam peran mengangkat Presiden beserta Wakil Presiden dengan menyerahkan Garis-garis Besar Haluan Negara pada saat awal masa bakti Presiden, dan pada akhir masa bakti Presiden untuk menerima pertanggung jawaban Presiden. Apabila MPR hadir terlalu sering dan terlalu kuat, ia dapat berfungsi sebagai super parlemen, padahal fungsi kontrol berada pada DPR. Sidang Majelis yang terhormat, Dalam sistem kabinet presidensiil secara murni, kita harus membangun sistem politik yang membawakan ciri sebuah sistem kabinet presidensiil, antara lain (1) adanya kepastian masa bakti presiden, (2) tidak ada lembaga yang lebih tinggi daripada presiden karena (3) Presiden dipilih langsung oleh, dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, sedangkan (4) fungsi kontrol dilaksanakan oleh DPR, yang bersama presiden tidak dapat saling menjatuhkan, dan (5) tidak menerapkan sifat koalisi karena “the winner takes all”, oleh karenanya perlu dibangun kekuasaan eksekutif yang efektif, dan (6) perlu didukung oleh sistem kepartaian yang sederhana. Apabila sistem ini yang dipilih kiranya kita perlu untuk dapat menerjemahkan pemahaman tentang makna sebenarnya dari “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang barangkali tidak harus diwujudkan dalam struktur MPR. Pada akhirnya amandemen apapun yang dihasilkan, harus memenuhi tolok ukur : (1) mampu mengayomi dan menjawab tuntutan ciri kebhinekaan bangsa, (2) memberikan ketegasan sistem politik bebas dari sifat kerancuan koalisi, serta (3) mampu membangun pemerintahan efektif guna mengendalikan arah pembangunan nasional dan dibangun di atas landasan kesepakatan terhadap kaidah fundamental visi tata penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia masa depan yang demokratis, modern, dan beradab berdasarkan Pancasila. Dari uraian pemetaan masalah fundamental amandemen UUD 1945 ini ingin kami sampaikan bahwa proses amandemen UUD 1945 ini merupakan pilihan bagi bangsa, dan tidak satu pilihanpun yang dapat menyatakan dirinya paling benar dan pilihan yang lain salah. Namun, memang benar bahwa masing-masing pilihan mengandung konsekuensi. Pilihan fundamental dan perubahan yang mengandung eksperimentasi politik sebagai pengalaman baru kita dalam kehidupan berbangsa inilah yang memerlukan kesepakatan bangsa, sebelum kita beranjak lanjut melakukan amandemen. Untuk itu diperlukan keadaan yang kondusif dimana masing-masing komponen bangsa mengutamakan kemauan dan kemampuannya untuk saling mendengarkan, serta meninggalkan arogansi merasa diri paling benar dan memaksakan kehendak terhadap pihak lain. Saat ini merupakan titik strategis untuk menentukan masa depan bangsa. Peluang seperti ini tidak mudah didapat oleh setiap generasi dalam perjalanan sejarah. Apakah kita dapat memanfaatkan peluang ini untuk membangun keadaan yang lebih baik pada masa yang akan datang, atau kita membuang kesempatan ini tanpa mampu memperbaiki keadaan, semua terpulang kepada kita semua sebagai keluarga bangsa, untuk mengambil sikap berdasarkan pikiran cerdas dan penuh kearifan, serta membuang jauh-jauh sikap emosional dan praduga. Pimpinan, Anggota Majelis dan hadirin yang terhormat, Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan Fraksi TNI/Polri terhadap rancangan Pasal 2 Ayat (1) tentang Komposisi Keanggotaan MPR-RI. Fraksi TNI/Polri memahami perspektif histories, semangat, dan suasana kebatinan the founding fathers dalam mewadahi representasi sistem perwakilan keanggotaan MPR yang meliputi representasi politik dari anggota DPR, representasi daerah dari Utusan Daerah dan representasi fungsional dari Utusan Golongan. Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa perspektif historis harus dapat menjadi sumber inspirasi, visi, dan motivasi yang membuka peluang dalam mengembangkan gagasan, pikiran baru dan segar yang kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan tanggungjawab masa kini dan masa depan. Representasi sistem perwakilan melalui pemilu merupakan norma ideal dalam membangun demokrasi, oleh karenanya komposisi keanggotaan MPR haruslah dipilih melalui Pemilu. Disisi lain, melalui Pemilu akan terbuka peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk menggunakan aspirasi melalui hak memilih dan dipilih termasuk bagi golongan fungsional yang dapat disalurkan melalui representasi politik dan atau daerah. Atas dasar tersebut, Fraksi TNI/Polri dengan pemikiran yang jernih, obyektif, dan komprehensif menyampaikan sikap dan pandangan bahwa anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu merupakan representasi yang optimal dan legitimate, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Disamping itu dengan mempertimbangkan wewenang MPR sesudah Perubahan Ketiga, maka keberadaan Utusan Golongan menjadi tidak signifikan merepresentasikan kepentingan golongan fungsional di MRP. Hadirin yang berbahagia, Berikut ini akan kami sampaikan pandangan Fraksi TNI/Polri terhadap rancangan Pasal 6A ayat (4) tentang Pemilihan Putaran Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sejak digulirkannya wacana Pemilihan secara langsung, timbul berbagai perdebatan yang bernuansa optimis dan pesimis untuk dapat dilaksanakan pada Pemilu 2004. Nuansa pesimistis bertolak dari pertanyaan “ sudahkah siap Bangsa Indonesia untuk melaksanakannya, mengingat berbagai aspek kehidupan bangsa yang masih dalam kondisi memperihatinkan. Kultur masyarakat yang masih diwarnai primodialisme, keadaan geografi yang terdiri dari pulau-pulau, penyebaran penduduk yang sedemikian luas serta juga yang paling dominan adalah tingkat pendidikan mayoritas rakyat yang belum lagi tinggi ?” Kesemuanya itu dikuatirkan bahwa pada akhirnya partisipasi rakyat dalam menggunakan hak politiknya secara langsung belum akan mampu untuk memberikan hasil dengan kualitas memadai. Sedangkan bagi mereka yang bernuansa optimis, berkeyakinan bahwa pada dasarnya rakyat sudah siap melaksanakan Pemilihan secara langsung walaupun dengan berbagai kondisi nyata masyarakat yang masih carut-marut. Dari dua alternatif pemilihan Presiden/Wakil Presiden masing-masing mempunyai sisi positif maupun sisi negatif yang dapat berimplikasi langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat serta stabilitas pemerintahan, yang pada akhirnya akan dapat bermuara pada kondisi keamanan secara keseluruhan. Dalam rangka pembelajaran dan pendewasaan berdemokrasi, konsisten terhadap kesepakatan mempertahankan sistim pemerintahan presidensiil dan semangat memberi ruang publik terhadap partisipasi politik rakyat selaku pemegang kedaulatan, seyogyanyalah keputusan pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung pada putaran kesatu haruslah juga diikuti dengan cara yang sama pada putaran kedua. Untuk itu kita semua hendaknya dapat berkontribusi untuk memberdayakan partisipasi politik rakyat, disertai upaya konstruktif untuk meminimalkan resiko sosial, politik, dan keamanan serta kemungkinan terjadinya kevakuman kekuasaan pemerintahan selama Presiden/Wakil Presiden belum terpilih pada puturan kedua. Meskipun persiapan-persiapan yang akan dilakukan tidak akan terlepas dari berbagai kekurangan, tetapi dengan saling bahu-membahu, saling menghormati dan taat kepada aturan-aturan yang ada, Fraksi TNI/Polri mengharapkan bahwa dengan kebersamaan dan dukungan seluruh anak bangsa, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada Pemilu tahun 2004 dengan putaran kedua yang dikembalikan kepada rakyat, akan dapat terselenggara secara aman, tertib dan lancar. Hadirin yang kami muliakan, Terhadap Rancangan Pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung, Fraksi TNI/Polri dapat memahami bahwa Presiden memerlukan nasehat dan pertimbangan sebagai masukan, agar Presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanan kekuasaan pemerintahan Negara. Atas dasar pemikiran tersebut, Fraksi TNI/Polri bersepakat adanya suatu dewan pertimbangan Presiden yang statusnya berada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara, dengan menghapus Bab IV Pasal 16. Selanjutnya 16 rumusannya menjadi : “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”. Hadirin yang kami muliakan, Selanjutnya kami sampaikan pandangan Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Pasal 29 tentang Agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen yang terdiri dari suku-suku, dan ras serta keragaman agama, budaya dan istiadat.Heterogenitas tersebut, cenderung rawan terhadap kemungkinan adanya gesekan-gesekan yang berpotensi timbulnya konflik. Perubahan Pasal 29 akan memiliki potensi konflik yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonsia. Disisi lain rumusan perubahan Pasal 29 ayat (1) mencantumkan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi salah satua agama atau semua agama secara universal, berarti negara ikut campur dalam mengatur hubungan transendetal manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sesungguhnya merupakan hak asasi paling mendasar dari manusia. Rumusan Pasal 29 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Dasar 45 sudah menjadi konsensus nasional ’the founding fathers”, sebagai pemikiran yang luhur, arif dan bijaksana yang telah menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta telah menjadi titik temu semua pandangan teologis yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Fraksi TNI/POLRI mengajak semua pihak untuk tidak mengingkari pemikiran bijak, cerdas dan maju dari para pendahulu kita sejak 57 tahun yang lalu yang telah mewaspadai kemungkinan timbulnya perpecahan di dalam merumuskan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 45. Atas dasar tersebut Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa rumusan asli Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tetap dipertahankan. Hadirin yang kami muliakan, Selanjutnya, pandangan terhadap rancangan rumusan Pasal 37 ayat (5) tentang Perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam melakukan amandemen, kita semua telah menyepakati bahwa akan tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara rumusan pada Pasal 37 ayat (5) sangat bertentangan dengan apa yang telah kita sepakati bersama. Dari hasil menjaring aspirasi masyarakat serta konsisten dengan kesepakatan tersebut, maka Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa seyogyanya dipertimbangkan untuk diganti dengan rumusan yang dapat menjamin bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Sidang Majelis yang terhormat, Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan Fraksi TNI/POLRI terhadap Materi Rantap Non Amandemen. Pertama : Rancangan Ketetapan tentang Rekomendasi kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Eknomi Nasional. Bila kita mencermati kondisi perekonomian nasional, harus kita akui bahwa krisis yang terjadi sejak pertengahan 1997 belum sepenuhnya dapat diatasi. Indikator keadaan itu antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang relative masih rendah, suku bunga yang tinggi, angka investasi yang rendah, defisit dan neraca pembayaran yang cukup besar, semakin besarnya jumlah pengangguran, serta menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai kebijakan politiik dalam rangka pemulihan ekonomi belum efektif, dimana dalam pelaksanannya ditemui berbagai hambatan yang apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh, akan membawa bangsa kepada krisis tahap kedua. Mencermati kondisi tersebut, Fraksi TNI/POLRI menyambut baik Rancangan Ketetapan MPR tersebut yang merupakan amanat keputusan MPR Nomor 8/MPR/2002 sebagai upaya bangsa Indonesia dalam memberikan prioritas utama terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional. Secara substansial Rancangan Ketetapan telah mengangkat lima kebijakan dasar yang dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan sektoral yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Fraksi TNI/POLRI juga berpendapat betapa urgennya lembaga penyelenggara negara untuk segera mengambil kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama pada upaya-upaya peningkatan mutu dan produktivitas nasional, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemeliharaan ketahanan pangan, pemberdayaan UKM, pengelolaan APBN secara efektif dan efisien, pengelolaan utang secara tepat, pengembangan kerjasama ekonomi regional. Penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih, serta penciptaan kondisi politik, hukum, dan keamanan yang kondusif, guna mendorong terciptanya iklim investasi. Kami memahami sepenuhnya bahwa kesemua itu tentu tidaklah semudah membalikan tangan dan juga memerlukan waktu dalam implementasinya, tetapi juga diperlukan adanya perhatian yang cukup guna dapat dengan cepat memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kedua : Rancangan Ketetapan tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Rantap ini merupakan perwujudan terhadap amanat Pasal 106 Peraturan Tata Tertib Majelis, yang menugaskan kepada BP MPR-RI untuk membuat pertimbangan pelaksanaan sidang tahunan Majelis tahun 2003. Fraksi TNI/POLRI berpendapat bahwa dengan ditetapkannya amandemen keempat UUD 45 pada sidang tahun ini, maka Sidang Tahunan 2003 menjadi penting dan perlu tetap diselenggarakan dengan agenda utama melakukan pengkajian terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang telah ada, sebagai akibat amandemen terhadap UUD 45. Ketiga: Rancangan Ketetapan tentang Pencabutan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I. Fraksi TNI/Polri memahami bahwa dengan telah ditetapkannya amandemen UUD 1945 Pasal 6A ayat (5) yang menyebutnya bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, maka berdasarkan asas hukum Lex superiori derogate lex in feriori, dengan sendirinya ketentuan-ketentuan yang ada dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tidak berlaku lagi. Fraksi TNI/Polri sangat menghargai hasil kerja Badan Pekerja Majelis yang telah melaksanakan amanat Pasal 107 peraturan Tata Tertib Majelis yang menugasi untuk menyempurnakan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 kemudian menghasilkan rumusan untuk mencabut ketetapan tersebut. Bila kita mencermati isi pasal 2 Rancangan Ketetapan yang berbunyi : “Ketetapan ini tidak berlaku sejak diundangkannya undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (5) UUD 1945”, adalah maerupakan hal yang tidak lazim, karena selama ini sebuah ketetapan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Selain itu, Undang-undang yang mengatur Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan amanat Pasal 6 ayat (5) belum ada. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi TNI/Polri mengajak Sidang Majelis untuk mempertimbangkan kembali perlunya ketetapan baru atau merevisi TAP No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dengan menambahkan substansi yang mengatur masa pemberlakuan sampai terbentuknya undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Keempat : Rancangan Ketetapan tentang Perubahan Peratuaran Tata Tertib Majelis. Rantap ini diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya peruabahan kedudukan, tugas dan kewenangan Majelis sesuai dengan amandemen UUD 1945. Dalam kaitan ini Fraksi TNI/Polri berpendapat : Pertama : Masih adanya rancangan perubahan peraturan tata tertib pada pasal-pasal tertentu, dalam bentuk alternatif khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis, serta penyelenggaraan sidang Majelis dapat dihindari apabila kita memiliki visi yang sama terhadap eksistensi Lembaga Tinggi Negara dan status peraturan perundang-undangan, khususnya Ketetapan MPR menurut Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan amandemen UUD 1945 yaitu rancangan perubahannya telah disepakati. Kedua : Terhadap usul perubahan komposisi Pimpinan Majelis dengan mengubah Pasal 21 dan Pasal 13 ayat (3) huruf c agar dapat mengakomodasi adanya unsure pimpinan dari Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa usul tersebut sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari dukungan Fraksi TNI/Polri pada pembentukan Fraksi Utusan Daerah yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13 ayat (3) yang mengamanatkan tidak mengubah komposisi dan jumlah Pimpinan Majelis sampai masa berakhirnya masa jabatan. Di dalam memusyawarahkan usulan perubahan pasal ini, Fraksi TNI/Polri perlu menekankan untuk tidak mengabaikan ketentuan umum pada Pasal 22 Tata Tertib bahwa komposisi dan personalia Pimpinan Majelis saat ini adalah untuk sampai masa berakhirnya keanggotaan Majelis, kecuali Anggota Pimpinan yang bersangkutan berhalangan tetap. Ketiga : Selanjutnya Fraksi TNI/Polri dapat memahami usul perubahan Pasal 96 Tata Tertib yang bertujuan melengkapi ketentuan tata cara perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37, dengan ketentuan-ketentuan teknis agar pembahasan dilakukan Pasal demi Pasal pada Komisi yang membidanginya dan Keputusan dilakukan Pasal demi Pasal dalam Sidang Paripurna, serta kemungkinan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara bila tidak dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Secara substansial usul pengaturan teknis tersebut bertujuan positif agar para anggota memiliki kontribusi secara maksimal. Namun ketentuan teknis perlu disinkronkan agar efektif dengan empat tingkatan pembicaraan pembahasan rancangan putusan Majelis yang selama ini kita pedomani. Saudara Pimpinan dan hindari yang kami muliakan, Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang telah kami kemukakan di atas, maka sebagai wujud kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, dengan segala kerendahan hati dengan ini Fraksi TNI/Polri menyampaikan rekomendasi : Pertama : Menyadari betapa penting dan strategisnya amandemen UUD 1945 yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka semua pihak harus mau dan mampu mengenyampingkan semua keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sesaat, kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok. Kedua : Mencegah timbulnya persoalan-persoalan baru yang tidak diinginkan, maka seyogyanya dalam Sidang tahunan Tahun 2002 ini tidak dipaksakan untuk menetapkan seluruh pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen. Ketiga : Guna mengindari terjadinya kebuntuan dalam mendapatkan kesepakatan terhadap amandemen UUD 1945 yang telah disepakati maupun pada paerubahan ke-4, agar dengan demikian bangsa ini dapat tetap melaksanakan pemilu dari pemilihan presiden serta wakil presiden pada 2004, diusulkan dua alternatif keputusan yaitu : a. Apabila pasal-pasal yang ada tidak dapat disepakati secara keseluruhan, maka sebaiknya kita sepakat untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 untuk digunakan sampai pemilu 2004, atau … b. Menyelesaikan dan menyepakati amandemen sampai dengan amandemen Keempat, untuk ditetapkan pemberlakuannya hanya sampai dengan terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 2004 dan substansinya diwadahi di dalam pasal Aturan Tambahan UUD 1945. Keempat : Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan komprehensif serta berjangkauan waktu panjang, selanjutnya UUD 1945 manapun yang akhirnya disepakati, haruslah kembali ditata ulang dengan terlebih dahulu menyepakati rancangan dasar ketatanegaraan yang akan menjadi acuan dalam melakukan perubahan pasal demi pasal, yang itu dilakukan oleh suatu Lembaga/Badan/Komisi Konstitusi, atau apapun namanya, yang dibentuk oleh MPR RI dan keberadaaanya merupakan suplemen MPR, dengan tugas untuk menyempurnakan dan menata kembali Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2004. Keanggotaannya meliputi komponen bangsa yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian, wawasan kenegarawanan, kearifan, non partisan serta mandiri dalam arti secara langsung atau tidak langsung bebas dari kepentingan kelompok atau golongan. Kelima: Menyadari bahwa amandemen yang akan dilakukan menyangkut hukum dasar yang sangat fundamental bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka seyogyanya setiap keputusan yang diambil haruslah melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Akhirnya kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa amandemen UUD 45 merupakan suatu tuntutan jaman. Tetapi kami juga menghendaki sebuah proses amandemen yang obyektif, yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, dan berdemensi waktu jangka panjang. Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian yang terhormat, Selanjutnya terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, setelah mendengarkan dan menyimak Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis yang disampaikan oleh Presiden, DPA, DPR, BPK dan Mahkamah Agung, serta menyadari tentang pentingnya pembahasan secara lebih komprehensif, Fraksi TNI/POLRI memutuskan untuk menyampaikan pandangannya dalam Pengantar Musyawarah pada Rapat Komisi yang membidanginya. Selanjutnya mencermati agenda dan materi yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR-RI dan rencana Pembentukan Komisi-komisi untuk membahas agenda Sidang tersebut, Fraksi TNI/POLRI sependapat dibentuknya tiga Komisi dengan pembagian tugas, Komisi A membahas materi Amandemen UUD 45; Komisi B membahas materi Rantap-Rantap Non Amandemen; dan Komisi C membahas materi Laporan Presiden dan Lembaga Tinggi lainnya. Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Presiden, Hadirin yang kami muliakan, Demikian Pemandangan Umum Fraksi TNI/POLRI terhadap Hasil Badan Pekerja MPR-RI dan Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR BPK, dan MA serta usul Pembentukan Komisi Majelis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan serta perlindungan-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan Sidang Tahunan ini, sehingga kita semua dapat menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang mampu memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia menuju pada masa depan bangsa yang gemilang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Baca "Politik" Lainnya

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!

Tahun 2017 Adalah Bersih-Bersih Ditubuh TNI dari Masalah Korupsi, Karena Korupsi Dapat Menghambat Kemajuan dan Pembangunan TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Siaran Pers

Pengumuman

Kamis, 15 Juni 2017
Lomba Foto dan Karya Tulis
Jum`at, 2 Januari 2015
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
TV Streaming
patriot
patriot
pendidikan
Majalah TNI
download
download
download
LPSE
LAKIP

Video TNI