Menjaga Kredibilitas TNI di Mata Publik
Selasa, 29 Maret 2016 15:09:21 - Oleh : admin - Dibaca : 333
Home » Opini » Menjaga Kredibilitas TNI di Mata Publik

Lembaga survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di dalam rilisnya memposisikan  penghujung tahun 2015 lalu, TNI mendapat hadiah istimewa dari rakyat Indonesia. Hadiah tersebut bukan berupa uang maupun benda berharga, tetapi sebuah "Kepercayaan Publik" yang tentunya tidak ternilai harganya. Sedikitnya ada tiga lembaga survey nasional dalam jajak pendapatnya menempatkan institusi TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat. TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 90 % mengungguli lembaga Kepresidenan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai tingkat kepercayaan sekitar 83%. Survey Center for Strategic and International Studies (CSIS) juga menempatkan TNI diurutan pertama dengan tingkat kepercayaan 90 %, disusul KPK 80% dan Presiden 79,7 %. Sementara Lembaga Survey Indonesia pada awal 2015 lalu juga menempatkan TNI sebagai institusi terpercaya mengungguli lembaga Presiden, KPK dan Wakil Presiden.

Apresiasi masyarakat kepada  TNI dalam bentuk kepercayaan itu tidak hanya membanggakan para pejabat pucuk pimpinan TNI beserta seluruh pejabat satuan jajarannya saja, tetapi tentunya juga menjadi kebanggaan seluruh individu prajurit TNI sampai strata paling rendah dan dimanapun berada dan bertugas. Kepercayaan publik ibaratnya energi tambahan, menambah kepercayaan diri  TNI melangkah ke depan menghadapi tugas yang semakin berat dan kompleks dalam menjaga eksistensi NKRI. Kepercayaan publik merupakan modal dasar terbangunnya "Kemanunggalan TNI-Rakyat". Dan Kemanunggalan TNI-Rakyat seperti yang didengungkan selama ini merupakan modal dasar kekuatan TNI, termasuk tema yang diusung dalam HUT ke-70 "Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian".

Membangun Kepercayaan Publik

Kita masih ingat dan merasakan pengalaman pahit ketika menjelang bergulirnya gelombang reformasi tahun 1998.  Saat itu berbagai hujatan dialamatkan ke institusi TNI dan dapat dikatakan kredibilitas TNI dimata publik benar - benar berada di titik nadir. Namun hanya dalam kurun waktu belasan tahun kepercayaan publik kepada TNI mulai terbangun kembali. Puncaknya,  hasil jajak pendapat tentang kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah yang dirilis oleh sejumlah lembaga survey pada tahun 2015 lalu memposisikan TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya rakyat. Bukan pekerjaan mudah  untuk memulihkan dan membangun kembali suatu nilai kepercayan, apalagi itu kepercayaan dari rakyat. Perlu keberanian untuk melakukan berbagai perubahan menyesuaikan tuntutan reformasi dibarengi dengan  kerja keras tanpa pamrih. Itulah yang dilakukan TNI selama ini.

  Saat republik tercinta ini  dilanda krisis multidimensi dan menjelang  bergulirnya gelombang reformasi, kredibilitas TNI benar - benar tereduksi. Berbagai hujatan dan kesalahan dialamatkan kepada institusi TNI. Bahkan hujatan terhadap TNI itu juga diwadahi oleh media massa, tak pelak lagi berita negatif dan opini serta tulisan yang cenderung mendeskriditkan TNI senantiasa terpampang di  media massa. Militer Indonesia dianggap sebagai antek, mesin politik, kaki tangan pemerintahan Orde Baru dan harus ikut bertanggung jawab memikul dosa - dosa Orde Baru. Bahkan salah satu tuntutan yang diusung mahasiswa saat itu terkait dengan militer, yakni "Cabut Dwi Fungsi ABRI".

Menyikapi tuntutan gelombang reformasi tersebut, TNI secara gentelmen dan sigap melakukan  interopeksi diri dan atas kesadaran diri mencabut Dwi Fungsi ABRI, menata diri dengan melaksanakan reformasi internal.  Dalam waktu yang relatif singkat secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan. Tercatat sudah 24 langkah reformasi yang dilakukan TNI. Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI. Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI. Ketiga, pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1 April 1999 sebagai Transformasi Awal. Keempat, penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/II/1999). Kelima, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I. Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik. Ketujuh, TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics. Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada. Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu. Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI). Kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI. Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos. Ketigabelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster). Keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim. Kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI. Keenambelas, penerapan akuntabilitas public terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer. Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI.Kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda. Kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan. Keduapuluh, penghapusan Posko Kewaspadaan. Keduapuluhsatu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI. Keduapuluhdua, likuidasi Organisasi Kaster TNI. Keduapuluhtiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005. Keduapuluh empat, berlakunya doktrinTNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. Langkah perubahan yang signifikan tersebut menjadi latar belakang dan dikristalkan dalam bentuk perundangan yakni Undang Undang Nomor 34 tahun 2004.

Reformasi internal yang dilakukan TNI tidak hanya ditanggapi positif kalangan dalam negeri, tetapi  juga mendapatkan pujian dari dunia internasional. Sejumlah duta besar dan tamu asing yang berkunjung ke Mabes TNI senantiasa menyampaikan apresiasinya secara langsung kepada Panglima TNI . Rasa pesimistis dan keraguan akan kesungguhan reformasi internal dan kesanggupan TNI untuk melepaskan diri dari kancah politik,  ternyata tidak terbukti. Bukan hanya terbatas dalam kemampuan menyusun rumusan reformasi internal saja, tetapi TNI juga terbukti mampu mengaplikasikannya di lapangan. Sebagai misal masalah netralitas,  TNI dapat membuktikan netralitasnya baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada.  Bahkan sejumlah kalangan menilai TNI sebagai lembaga yang paling reformis dan meyakini sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk mengawal tetap tegaknya demokrasi di Indonesia. Semangat untuk melakukan perubahan dalam bentuk reformasi internal dan tekad yang berisi komitmen melaksanakan perubahan - perubahan  itulah yang menjadi salah satu penunjang keberhasilan TNI meningkatkan kepercayaan publik.

Seiring langkah reformasi internal tersebut, TNI juga melakukan langkah yang bersifat kedalam  untuk menata diri dan meningkatkan profesionalisme prajurit sebagai pengawal NKRI.  TNI juga  senantiasa meningkatkan kepekaan dan kepedulian untuk  berbuat demi kepentingan serta kemaslahatan rakyat . TNI  selalu hadir ditengah - tengah masyarakat manakala bencana maupun musibah melanda negeri ini. Ketika Aceh dilanda bencana gempa bumi disusul tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa pada tahun 2004, dengan serta merta TNI mengerahkan segala kekuatannya baik personil maupun Alutsistanya untuk memberikan pertolongan. Langkah yang sama dilakukan TNI dalam membantu korban gempa bumi Nias, Mentawai, Yogyakarta. Dalam bencana lainnyapun seperti gunung meletus, banjir dan tanah longsor TNI senantiasa hadir di lokasi. Begitu pula saat terjadi musibah yang sering melanda negeri ini. TNI selalu menjadi tulang punggung Basarnas dalam memberikan pertolongan seperti saat terjadinya musibah pesawat Rusia yang menabrak gunung Salak, jatuhnya pesawat Air Asia di Laut Jawa, serta musibah lainnya.

Operasi bantuan lain dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga senantiasa dilaksanakan. Pengiriman pasukan TNI  untuk tugas internasional bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di sejumlah negara yang sedang dilanda konflik. Membantu Polri  menanggulangi aksi terorisme dan menciptakan keamanan ketertiban. Bekerjasama dengan kementerian dan lembaga nasional lainnya untuk menyukseskan program pemerintah. Dengan Kementan bekerjasama untuk mewujudkan swa sembada pangan yang dilakukan TNI dengan serbuan territorial. Koter dan para babinsa dinstruksikan untuk terjun kesawah melakukan pendampingan petani untuk membantu kesulitan petani. Bekerjasama dengan Kemenhut membantu reboisasi dan penanggulangan kebakaran hutan. Bahkan jajaran satuan TNI dan Babinsa juga diinstruksikan untuk membantu aksi penghijauan di wilayah masing - masing. Dengan Kemenkes, TNI bekerjasama untuk menyukseskan program Keluarga Berencana dan program untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat dan kerjasama dengan kementerian serta lembaga nasional lainnya.

Dari sisi ilmu komunikasi, meningkatnya kepercayaan publik terhadap TNI dapat dikatakan sebagai keberhasilan TNI dalam memenej informasi ( dalam konteks pesan) kepada masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik tersebut merupakan feedback (arus balik) terjadinya suatu proses komunikasi. Hal ini sesuai teori Laswell salah satu ahli  komunikasi asal Amerika Serikat. Efektifitas suatu proses komunikasi itu dapat dilihat dari feedbacknya, dalam hal ini kesan atau tanggapan masyarakat .   TNI  berhasil memanfaatkan prajurit - prajuritnya sebagai obyek pesan sekaligus  agen komunikasi sosial secara face to face kepada mayarakat. Tampilan prajurit TNI yang lebih simpatik dan peduli dengan kesulitan lingkungan menumbuhkan perspektif positif tersendiri. Kumpulan perspektif dari masyarakat akan berujung terciptanya opini publik.

Pimpinan TNI, para komandan satuan dan para pemangku tugas penerangan TNI juga memiliki andil besar dalam pembentukan opini publik. Mereka selama ini mampu memenej dan mentransformasikan informasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat  mengetahui, mengerti, memahami dan memberikan feedback berupa kepercayaan tinggi terhadap TNI.

Menjaga Kepercayaan Publik

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana TNI ke depan menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik ? Yang harus  disadari merebut hati rakyat dan pikiran rakyat, meraih kepercayaan publik bukan pekerjaan sederhana. Dan yang harus lebih disadari lagi, menjaga mempertahankan apalagi meningkatkan kepercayaan publik lebih susah daripada saat merebut dan meraihnya. Namun tidak ada tugas yang berat, kalau kita terus berkomitmen untuk berbuat, bekerja dan bekerja lebih keras lagi.

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik TNI harus senantiasa berkomitmen terhadap apa yang telah dicanangkan yakni reformasi internal. Secara konsekwen harus mematuhi dan melaksanakan berbagai langkah perubahan yang tertuang dalam reformasi internal. Karena terbukti langkah TNI yang "On  the Track" menjalankan reformasi internal tersebut telah mampu meningkatkan derajat kepercayaan publik. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih ada agenda reformasi internal yang pelaksanaannya belum tuntas sepenuhnya ,antara lain masalah peradilan militer dan bisnis TNI. Hindarkan keinginan baik dari dalam maupun luar untuk menyeret TNI kembali ke masa lalu, khususnya kembali terjun ke politik.

TNI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus memegang teguh koridor Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004, utamanya menyangkut masalah operasi baik OMP maupun OMSP. Dalam masa damai, TNI harus senantiasa meningkatkan  kegiatan - kegiatan OMSP, operasi yang bersifat bantuan dan operasi kemanusiaan lainnya. Karena pada dasarnya operasi militer yang didunia internasional lebih dikenal dengan operasi Civic Mission itu memiliki derajat yang sama dengan operasi militer untuk perang.

Dari sisi komunikasi, TNI harus mampu meningkatkan manejemen tranformasi informasi. Mampu memanfaatkan ruang - ruang kosong, khususnya kemajuan teknologi informasi untuk kepentingan publikasi. Perlu dipahami bahwa saat ini website, media sosial seperti facebook, twitter, instagram memiliki peran yang cukup signifikan pembentukan persepsi dan  imej yang bermuara pada opini publik.

Yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kepercayaan publik adalah kemampuan dan kesanggupan dari seluruh prajurit TNI itu sendiri. Setiap individu prajurit mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terbawah adalah pelaku "public relation". Apa yang dilakukan prajurit seketika akan dilihat dan tersebar di publik. Setiap individu harus mampu menjaga citra sebagai prajurit rakyat, prajurit profesional dan prajurit nasional. Hindarkan perbuatan yang dapat menodai citra TNI dan hindari sikap dan perilaku yang menyakiti hati rakyat. Jangan sampai setitik noda akan merusak susu sebelanga.

Selamat untuk TNI.

 

Penulis : Dimyati

Alumnus Fisipol UGM

 

 

 

 

 

Baca "Opini" Lainnya

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!

Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis namun buatlah Ibu Pertiwi tersenyum, agar kita semua bahagia dan bisa bersatu untuk meraih mimpi menjadikan bangsa Indonesia yang besar

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Siaran Pers

Pengumuman

Jum`at, 2 Januari 2015
Call Center

Polling

Informasi apa yang paling Anda butuhkan dari website ini ?

 
TV Streaming
patriot
patriot
pendidikan
Majalah TNI
download
download
download
LPSE
LAKIP

Video TNI