3f804abd95730c82e6217735dd3ebf6a.jpg  

MENYIMAK SEPULUH TAHUN PERJALANAN REFORMASI TNI

Rabu, 15 Oktober 2008 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 2841 kali

Tanggal 5 Oktober 2008, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-63. (Puncak peringatannya secara nasional dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2008, di Markas Koarmatim, Dermaga Ujung, Surabaya). Untuk ukuran manusia, usia tersebut masuk dalam kategori sangat matang, kalau tidak mau disebut sebagai usia senja baik ditinjau dari sisi mental, pemikiran, lebih-lebih yang menyangkut kinerja.

Ulang tahun kali ini menjadi sangat bermakna, mengingat di tahun ini pula, agenda besar TNI, yaitu reformasi internal TNI menginjak usia yang ke sepuluh. Banyak pertanyaan yang bisa kita lontarkan seputar pelaksanaan reformasi TNI, mulai dari komitmen TNI, pencapaiannya dan tentu saja adalah manfaatnya, baik bagi TNI itu sendiri maupun bagi bangsa ini.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika gelombang reformasi digulirkan para mahasiswa tahun 1998, TNI (waktu itu ABRI) menjadi sasaran utama kaum reformis. Meskipun reformasi waktu itu awalnya diarahkan untuk menurunkan presiden Suharto, tetapi perkembangan selanjutnya, juga menuntut “perombakan” dalam tubuh TNI, yang kemudian dikenal dengan reformasi internal TNI.

Pada masa-masa itu, TNI berada dalam posisi yang sangat sulit. Dwi Fungsi ABRI yang dijalankan waktu itu, telah menempatkan TNI sebagai tumpuhan “kesalahan”. Citra institusi TNI dimata masyarakat pun sangat negatif, semua yang diperbuat dan dikerjakan TNI oleh masyarakat selalu dianggap salah. TNI dinilai sebagai biang kesalahan dan kebobrokan negara. Kondisi ini telah menempatkan TNI pada posisi titik nadir dalam lembaran sejarahnya. Padahal, saat kelahirannya pada masa-masa perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945, citra TNI begitu positif, dimana setiap kehadiran TNI (BKR) senantiasa dielu-elukan rakyat.

Berangkat dari kondisi itu, pimpinan TNI menyadari perlunya ada perubahan yang dilakukan dalam tubuh TNI, yang selanjutnya kita kenal dengan istilah reformasi internal TNI. Dalam aplikasinya, presiden Abdulrahman Wahid adalah orang pertama yang melakukan reformasi dalam tubuh TNI, salah satu contohnya jabatan Panglima TNI (waktu itu panglima ABRI) tidak TNI AD sentris, tetapi dengan memberikan kesempatan secara bergilir ke semua angkatan, dan Laksamana TNI Widodo AS menjadi perwira non TNI AD pertama yang mendapat kepercayaan dan kehormatan itu. Perlahan tapi pasti, reformasi Internal TNI yang dilaksanakan mulai membuahkan hasil. Meskipun belum sepenuhnya mampu memuaskan berbagai pihak, perubahan yang dilakukan TNI mulai mendapat simpati rakyat.

Disisi lain, upaya membangun citra yang dilaksanakan para pejabat Humas TNI (Puspen TNI) sebagai ujung tombak, mulai mampu mendongkrak citra TNI. Indikasinya, dalam beberapa event kegiatan, prajurit TNI mulai bisa membaur dan bahkan mereka juga diterima masyarakat. Memahami Reformasi TNI secara yuridis formal, reformasi internal TNI ditandai dengan keluarnya Ketetapan MPR Nomor : VI dan VII/MPR/2000 tentang paradigma baru TNI, dan ditindaklanjuti dengan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Ketiganya menjadi starting point penting bergulirnya reformasi internal TNI secara lebih terarah, jelas dan ligitimed. Kini, setelah sepuluh tahun berjalan, dapat disimak bagaimana arah reformasi TNI, penulis sendiri merasakan ada atmosfir positif yang bisa ditunjukkan TNI, mulai soal doktrin, struktur maupun kultur, saat ini TNI sudah sangat jauh berubah dibanding sebelum tahun gerakan reformasi 1998. Bahkan Menhan Yuwono Sudarsono, menyatakan kalau sampai sepuluh tahun pasca gerakan reformasi, proses reformasi internal TNI sudah mencapai delapan puluh lima persen. (Kompas edisi Kamis, 9 Oktober 2008). “TNI-lah yang justru memulai reformasi nasional di bidang politik dengan menetapkan diri mundur dari legislatif, kalaupun masih ada yang belum tuntas, hanya tinggal dua persoalan, yaitu pengambilalihan bisnis TNI dan revisi UU peradilan militer” kata Yuwono Sudarsono, seperti dikutip Kompas edisi 9 Oktober 2008.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri kalau masih ada kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya di jajaran Legislatif, yang masih meragukan kesungguhan dan kemajuan proses reformasi TNI. Salah satu keraguan itu terlihat saat berlangsungnya fit and proper test calon Panglima TNI di depan Komisi I DPR RI, baik yang dialami Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto maupun Jenderal TNI Joko Santoso. Demikian juga para pengamat dan peneliti senior yang terkait dengan isu militer dan pertahanan, masih sering mempertanyakan efektifitas reformasi yang telah dijalankan TNI.

Reformasi internal TNI oleh mereka dinilai belum jelas arahnya, demikian juga belum adanya bukti-bukti perubahan paradigma dan perilaku prajurit TNI di lapangan. Keraguan para wakil rakyat tersebut wajar-wajar saja, karena mereka memang mempunyai kapasitas untuk menanyakannya. Tetapi kita tidak boleh lupa kalau sejak berubahnya paradigma TNI itu, keberadaan dan kehadiran TNI pun kemudian telah mengalami perubahan secara signifikan, dari keterlibatan langsung yang serba memimpin dan mendominasi, menjadi sebatas hadir dan sekadar memberikan dukungan. Memahami reformasi internal TNI, ada baiknya kalau kita melihatnya sebagai sebuah sistem reformasi bangsa. Artinya reformasi TNI jangan dilihat sebagai sebuah gerakan yang berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan proses reformasi nasional itu sendiri.

Reformasi jangan dilihat sebagai sebuah sasaran, melainkan sebuah proses yang akan terus berubah dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan jaman. Apabila diawalnya reformasi TNI ditujukan hanya untuk mencabut Dwifungsi ABRI dan keluarnya TNI dari Legislatif, kini reformasi mengalami perkembangan. Mulai dari larangan tugas kekaryaan, politik praktis hingga larangan mengelola bisnis.

Dengan demikian bila ada yang menilai reformasi TNI gagal, semestinya mereka juga melihat dan mempertimbangkan konteks reformasi sebagai sebuah proses dinamis yang terus bergerak dan berjalan dalam tubuh TNI. Sehingga kegagalan tidak bisa dilihat dari satu dua kasus saja, karena proses itu belum selesai, tetapi masih terus berjalan. Menyikapi proses yang berkembang dalam dinamika ini, TNI memang harus bersikap arif bijaksana, bertindak secara proporsional dan profesional.

Kalau ditarik garis ke belakang, sejak awal perjalanan reformasi tahun 1998 sampai sekarang, segala tugas pokok dapat dilaksanakan TNI dengan baik. Bahwa kemudian pencapaian proses reformasi internal TNI belum dapat memuaskan semua pihak, tentu menjadi hal yang wajar, karena TNI tidak berada dalam ruang hampa yang sendirian, tetapi bergerak dan bersinergi dengan sistem-sistem yang lain. Selain faktor internal TNI, reformasi juga sangat dipengaruhi oleh eksternal. Ada peran-peran penting dan menentukan yang dijalankan oleh komponen masyarakat, termasuk media massa dalam mendorong kemajuan proses reformasi TNI.

Tentunya beberapa peristiwa yang disampaikan publik tentang kekurangoptimalan kinerja dan perilaku prajurit TNI, menjadi masukan positif bagi TNI untuk mengadakan perubahan. Penulis berkeyakinan bahwa reformasi internal dalam tubuh TNI akan terus berjalan, seiring dengan dinamika tuntutan tugas yang akan dihadapi TNI. Kalau ditanya, sampai kapan reformasi internal TNI akan berlangsung, maka jawabannya adalah tidak terbatas waktu, yang jelas reformasi akan terus dan terus dijalankan, semua agenda reformasi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi akan terus dilaksanakan.

Secara umum, bidang cakupan obyek reformasi internal TNI meliputi aspek struktur, doktrin dan kultur. Dan penulis melihat, TNI telah menjalankan perubahan pada ketiga bidang tersebut. Memang perubahan merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan TNI, tetapi yang lebih penting adalah mengapa harus berubah dan ke arah mana perubahan itu harus dilakukan. Dari sisi tugas pokok misalnya, sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas, pertama, menegakkan kedaulatan negara, kedua, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Untuk itu reformasi internal TNI harus diarahkan kepada terwujudnya integritas dan sosok TNI yang mampu menjamin terlaksananya tugas. Beberapa pencapaian reformasi internal TNI, yang sudah berjalan dan dalam proses perwujudan antara lain, TNI telah meninggalkan politik praktis, dihilangkannya tugas kekaryaan (bila tugas di institusi sipil harus mengajukan pensiun), Likuidasi Sospol ABRI, Babinkar ABRI, Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim, penghapusan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI, Likuidasi fraksi TNI dari DPR RI, DPRD I dan DPRD II, pemisahan TNI dengan Polri, penyelesaian UU tentang TNI, Validasi organisasi serta revisi doktrin TNI dan piranti lunak TNI. Dibanding aspek struktur dan doktrin TNI, reformasi pada aspek kultur prajurit, penulis mengakui agak sedikit ketinggalan. Merubah kultur prajurit TNI, yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, kebiasaan dan perbuatan yang sudah terbentuk puluhan tahun, ke arah yang baru memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Merubah sistem nilai yang memang sejak awal sudah menjadi bagian dari kehidupan prajurit, memerlukan seni tersendiri. Perubahan kultur, berarti perubahan mind set (pola pikir) prajurit, kesadaran dan kepatuhan pada hukum, HAM, serta disiplin prajurit yang terbebas dari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan.

Namun demikian, bukan berarti TNI tidak melaksanakan reformasi kultur, perubahan itu tetap terus dijalankan secara bertahap. Untuk strata perwira, reformasi kultural sudah berjalan dengan sangat baik. Hampir tidak ada atau jarang kita mendengar perwira TNI melakukan pelanggaran dalam tugas dikarenakan sikap dan perilakunya. Baik yang menyangkut pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, baik militer maupun umum.

Sementara pada strata anggota (Bintara dan Tamtama) penulis melihat terkadang masih terjadi pelanggaran yang disebabkan mereka belum merubah kebiasaannya, budayanya maupun sikap-sikapnya yang dulu. Tetapi secara kualitatif dan kuantitif, grafiknya menurun. Ini berarti proses masih terus berjalan. Dengan demikian ini menjadi tantangan dan “pekerjaan rumah” kita bersama seluruh jajaran TNI. Sementara yang menyangkut persoalan bisnis TNI, penulis optimis akan terealisir dalam waktu dekat. Keyakinan ini berawal dari pernyataan Menhan Yuwono Sudarsono yang mengajak semua pihak, baik TNI maupun masyarakat bersikap lebih realistis dalam menyikapi rencana pengambilalihan bisnis TNI oleh Pemerintah sesuai amanat pasal 76 UU no. 34 tahun 2004.

Tentunya akan sangat melegakan bila TNI bersikap proaktif untuk segera menuntaskan proses yang dipandang belum rampung ini. Kita harus melihat reformasi internal TNI sebagai sebuah kebijakan strategis bagi pembangunan kekuatan TNI di masa datang. Kontrol dan pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan, untuk menjaga agar proses reformasi ini selalu dalam jalurnya.

Reformasi internal dilakukan bukan karena adanya tekanan dari luar, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah kebutuhan dalam menyongsong era demokratisasi dan globalisasi. Melalui reformasi internal, ke depan TNI akan lebih siap dan sekaligus survive dalam menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks.

Sementara untuk lingkup TNI AU, Kasau Marsekal TNI Subandrio dengan konsep no change no future, telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan gerakan perubahan, yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Aplikasinya, bahwa TNI AU sekarang harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang pas, meskipun mungkin hal itu dulu diangap baik. Kebiasaan-kebiasaan ini, mencakup semua aspek di TNI AU, mulai dari bidang Pengawasan (Inspektorat), Perencanan dan Anggaran, Intelijen, Operasi, Personel, Logistik serta bidang-bidang yang lainnya.

Dalam konteks dasawarsa reformasi TNI, penulis melihat, TNI telah melaksankan reformasi internalnya dengan baik sesuai amanat konstitusi. Harus diakui bahwa banyak aspek di TNI yang harus diperbaiki. Oleh karena itu menjadi kurang pas kalau ada anggapan, seolah TNI kurang serius dalam mereformasi diri, sebaliknya penulis melihat dan merasakan TNI begitu serius melaksanakannya. TNI tak pernah menganggap tabu untuk membuka kekurangan (keburukan) nya kepada publik. Karena reformasi dan perubahan itu memang sebuah kebutuhan, oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali teruskan dan tuntaskan reformasi TNI.

Dirgahayu ke–63 Tentara Nasional Indonesia.

"Tunaikan Sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya"    
Panglima Besar Jenderal Sudirman
Pengumuman
Siaran Pers
Amanat
Berita Media
Jum`at, 12 April 2019
Final Piala Presiden 2019, Panglima TNI Imbau Kedua 10 Apr 2019 Suporter Tertib
Rabu, 30 Januari 2019
Lama Tertunda, TNI Akhirnya Bentuk Satuan Baru, Kogabwilhan
Jum`at, 11 Januari 2019
TNI Pesan Lagi 8 Helikopter H225M, Airbus: Telah Teruji di Medan Tempur
Jum`at, 30 November 2018
Kapolri Dan Panglima TNI Koordinasi Operasi Lilin Dan Perkembangan Kamtibmas 2018
Kamis, 29 November 2018
Panglima TNI Sebut Pengadaan Persenjataan Renstra 2015-2019 Sudah Sesuai