3f804abd95730c82e6217735dd3ebf6a.jpg  

Draft Perpres Kebijakan Kamla Akan Disusun Dengan Melibatkan Mitra Maritim

Selasa, 9 April 2019 16:01:31 - Oleh : admin - Dibaca : 2 kali

Draft Perpres Kebijakan Kamla Akan Disusun Dengan Melibatkan Mitra Maritim

Dalam penanganan Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Bakamla tidak mengambil kewenangan instansi lain, namun penanganan keamanan dan keselamatan secara sinergi, koordinasi serta terintegrasi. 

Hal itu terkandung dalam draft Perpres tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, yang dibahas dalam rapat inventarisasi masalah rancangan Perpres tentang kebijakan nasional yang diadakan oleh Kemenko Polhukam, di Hotel Izi Bogor, Jumat (5/4/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum, Heni Susilo Wardoyo, S.H., M.H dan menghadirkan Narasumber Direktur Kebijakan Kamla Bakamla,  Laksma Bakamla Agung Endrawan, S.H, M.H., ini dihadiri perwakilan kementerian / lembaga diantaranya dari KemenkumHam, KKP, Setneg, Setkab dan pejabat Kemenko Polhukam.

Ada beberapa hal yang disampaikan Laksma Endrawan selaku nara sumber yaitu, pertama, bahwa penyusunan Perpres Kebijakan Nasional tentang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah amanat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga harus dilaksanakan, kedua, Draft Perpres tersebut tidak mengambil kewenangan instansi lain, namun penanganan keamanan dan keselamatan secara sinergi, koordinasi serta terintegrasi. Yang ketiga, bahwa Draft Perpres yang disusun Bakamla setelah dikaji lebih lanjut dari aspek kelembagaan, aspek materi dan aspek hukum tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan bahkan saling melengkapi.

Sementara itu, para peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi itu umumnya mendukung penyusunan rancangan Perpres ini karena merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

Selanjutnya disimpulkan hal-hal penting, yaitu terkait ketentuan UU 32/2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 huruf a dan Pasal 64 yang mengamanatkan pembentukan Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam bentuk Perpres perlu diimplementasikan agar penanganan yang dilaksanakan masing - masing instansi terkait dapat dilaksanakan secara terukur dan jelas.

 

 

Saya adalah bapak dari tiga angkatan yaitu AD, AL dan AU, untuk itu saya harus bersikap adil terhadap tiga angkatan. Dalam kedinasan sehari-hari saya menggunakan baju loreng TNI sebagai perwujudan integrasi tiga angkatan.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. S.IP
Pengumuman
Kamis, 18 Juli 2019
LOGO HUT TNI KE-74
Jum`at, 28 Juni 2019
SIARAN TNI DI RRI PROGRAM 4.
Senin, 24 Juni 2019
Conference ICRC Tahun 2019 di Jakarta
Jum`at, 21 Juni 2019
SIARAN TNI DI RRI PROGRAM 4.
Siaran Pers
Amanat
Berita Media
Rabu, 15 Mei 2019
Safari Ramadan di Medan, Panglima TNI Serukan Jaga Persatuan dan Kesatuan
Rabu, 15 Mei 2019
Panglima TNI dan Kapolri Melakukan Kunjungan Kerja Safari Ramadhan di Wilayah Kodam III/Siliwangi
Jum`at, 12 April 2019
Final Piala Presiden 2019, Panglima TNI Imbau Kedua 10 Apr 2019 Suporter Tertib
Rabu, 30 Januari 2019
Lama Tertunda, TNI Akhirnya Bentuk Satuan Baru, Kogabwilhan
Jum`at, 11 Januari 2019
TNI Pesan Lagi 8 Helikopter H225M, Airbus: Telah Teruji di Medan Tempur