JAKARTA - Upaya penyediaan layanan sanitasi dan air minum layak bagi penduduk Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir. Kemajuan tersebut tidak lepas dari kerja bersama pelaku pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Data Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan, capaian akses air minum layak saat ini telah di posisi 88 persen, sedangkan akses sanitasi layak di posisi 75 persen. Meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahun, nyatanya, masih terdapat selisih 32 juta jiwa penduduk yang belum memperoleh akses air minum layak dan 67 juta jiwa penduduk belum terlayani akses sanitasi layak. Capaian ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses dua hingga tiga kali lipat per tahun untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di 2030.

Untuk terus mempertahankan dan peningkatan capaian akses, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan, Kementerian PPN/Bappenasbekerja sama dengan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Nasional dan mitra pembangunan di sektor sanitasi dan air minum, tahun ini kembali menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) pada Senin, 2 Desember 2019 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.KSAN adalah ajang dua tahunan yang digagas sejak 2007 untuk mendorong komitmen dan kepedulian semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, LSM, pihak swasta, lembaga pendidikan, komunitas, media, hingga masyarakat dalam mendukung pencapaian akses sanitasi dan air minum untuk semua yang sesuai dengan TPB/SDGs pada 2030. Adapun tema KSAN 2019 adalah "Menuju Layanan Sanitasi dan Air Minum yang Aman, Inovatif dan Berkelanjutan untuk Semua".

"Akses sanitasi dan air minum aman merupakan layanan dasar dan hak asasi setiap warga negara karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa pembangunan lima tahun kedepan akan fokus pada pembangunan manusia. Untuk itu, negara perlu menyediakan akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi warganya. Tujuan 6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) juga menargetkan penyediaan akses air minum aman, akses sanitasi dan penghentian Buang Air Besar Sembarangan atau BABS, serta meningkatkan kualitas pengolahan limbah. Tercapainya tujuan tersebut juga menjadi salah satu program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,"ujar Menteri PPN/KepalaBappenasSuharsoMonoarfa.

KSAN yang dilaksanakan Senin, 2 Desember 2019, pukul 09.00-16.30 di Hotel Indonesia Kempinskimemiliki dua agenda utama. Pertama, Konferensi KSAN 2019, melibatkan para pemangku kepentingan di sektor sanitasi dan air minum untuk merumuskan komitmen nasional dalam mencapai Tujuan 6 dan Tujuan 11 TPB/SDGs di sektor sanitasi, air minum, permukiman dan perkotaan. Selain itu, akan dilakukan juga pemberian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (APML) Award untuk champion pemerintah daerah dan komunitas.Kedua, Festival KSAN 2019, instalasi infografik yang akan menampilkan informasi tentang fakta, dampak di sektor sanitasi dan air minum, serta memperlihatkan berbagai upaya yang telah dilakukan banyak pihak untuk mendukung pencapaianTujuan 6 dan Tujuan 11 TPB/SDGs di sektor sanitasi, air minum, permukiman  dan perkotaan. Para pengunjung akan diajak mendengar cerita inspiratifinovasi air minum dan sanitasi dari "Pahlawan SDGs".

Tahun 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh masyarakat telah memiliki akses air minum layak dan 90 persen masyarakat  mendapatkan akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 20 persen akses sanitasi aman. Untuk itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha, maupun mitra pembangunan. Duta Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Ikke Nurjanah mengatakan bahwa sektor sanitasi dan air minum merupakan sektor yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi, perhatian masyarakat terhadap sektor sanitasi dan air minum masih terbatas. Untuk itu, Duta AMPL akan berbagi pengalaman mengajak masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan di sektor sanitasi dan air minum.*** (dt/sna)

*Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenasbekerjasamadengan Tim KomunikasiPemerintahKemenkominfo