3f804abd95730c82e6217735dd3ebf6a.jpg  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Selasa, 18 Mei 2010 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 1148 kali

Pada hakekatnya Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.  Karena itu semua lembaga publik dituntut untuk transparan, dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara. 

Untuk itu guna tertib penyampaian informasi ke publik, disampaikan kepada seluruh jajaran TNI untuk memedomani Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/296/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang menggaris bawahi bahwa dalam rangka pemberian keterangan pers atau penyebarluasan informasi lisan/tulisan tentang TNI dan kinerja TNI, agar seluruh prajurit mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/I/2003 dan Pasal 17 Subpasal C UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang apabila dibuka akan dapat membahayakan Hankamneg sebagai berikut :

1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.

3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.

4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instansi militer.

5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

6. Sistem persandian negara.

7. Sistem intelijen negara.

Demikian Lembar Penpas ini disampaikan untuk dipahami dan dipedomani oleh seluruh prajurit TNI, PNS TNI  serta  keluarganya.

Panglima TNI bertekad membangun prajurit yang profesional, disiplin, militan dan rendah hati
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP
Pengumuman
Sabtu, 17 Agustus 2019
SIARAN TNI DI RRI PROGRAM 4 TANGGAL 17 AGUSTUS 2019
Jum`at, 16 Agustus 2019
TNI POLRI PILAR NKRI
Kamis, 8 Agustus 2019
Baleho HUT ke-74 RI
Kamis, 18 Juli 2019
LOGO, DAN BANNER HUT TNI KE-74
Siaran Pers
Amanat
Berita Media
Kamis, 15 Agustus 2019
TNI soal Nduga: Kami Hormati HAM dan Tak Sandera Anak-anak
Selasa, 13 Agustus 2019
Kekuatan Militer Indonesia Diperhitungkan Dunia, Kapuspen TNI: Kita Tak Akan Lengah
Selasa, 13 Agustus 2019
Kodam XVII/Cenderawasih Terus Mencari Helikopter MI-17
Rabu, 15 Mei 2019
Safari Ramadan di Medan, Panglima TNI Serukan Jaga Persatuan dan Kesatuan
Rabu, 15 Mei 2019
Panglima TNI dan Kapolri Melakukan Kunjungan Kerja Safari Ramadhan di Wilayah Kodam III/Siliwangi