DPR RI meminta penjelasan Bakamla RI terkait RPP Penyelenggaraan Keamanan Keselamatan dan Penegakan Hukum (RPP PKKPH) di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bakamla RI dengan Komisi I DPR RI, Selasa (25/1/2022).

 RPP PKKPH yang disusun oleh Menkopolhukam berdasarkan ijin prinsip yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan Januari tahun 2021 yang lalu telah selesai dan sedang menunggu tandatangan Presiden. RPP ini sempat menjadi pertanyaan banyak pihak terkait dengan adanya kekhawatiran hilangnya kewenangan yang dimiliki oleh sejumlah instansi dilingkungan maritim.