Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat kemarin menetapkan satu lagi tersangka dalam kasus penyelewengan  dana Tabungan Wajib Perumahan Rp. 100 miliar. Tersangka baru ini pengusaha asal Bandung bernama Dedy Budhiman Garna.

          “Dengan demikian, sampai saat ini, tersangka Tabungan Wajib Perumahan Rp. 100 miliar sudah ada empat orang, dua dari sipil, dua tentara,â€? ujar Komandan Puspom TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Ruchjan.

          Selain itu, tersangka lainnya adalah Kolonel Ngadimin, Mayor Jenderal Salim  Mengga, dan Samuel Kristanto. Kolonel Ngadimin, yang ditahan di Puspom Angkatan Darat sejak Oktober 2005 adalah Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan. Sementara itu, Mayor Jenderal Salim Mengga adalah Calon Panglima Kodam Pattimura (Maluku) yang pelantikannya tertahan gara-gara kasus ini. Adapun Samuel Kristanto adalah pemilik Yayasan Mahnaim, yayasan yang mengajak Badan Pengelola untuk bekerja sama.

          Dedy Garna, menurut Danpuspom, bisa dikatakan sebagai aktor utama yang memperoleh aliran dana terbesar, 30-40 persen dari total aliran dana yang diselewengkan. Saat ini Dedy ditahan di Kepolisian Daerah Jawa Barat karena kasus korupsi PT. Petral, anak perusahaan Pertamina.

          Keluarga Dedy yang tergabung dalam PT. Khidmah Fajr Bandung tidak bisa dimintai konfirmasi. Kedua kantor mereka di Jakarta telah pindah alamat, sedangkan di kantor di Bandung tidak ada orang yang bisa dimintai keterangan.

          Saat ini, selain penyelesaian secara hukum, TNI Angkatan Darat berupaya mengembalikan uang prajurit Rp. 100 miliar itu. Selain dari uang yang dijanjikan akan dikembalikan, ada asset seperti tanah milik Samuel Kristanto dan Dedy yang bisa dijadikan sebagai pengembalian dana yang diselewengkan.

          Samuel dan Dedy mendapatkan dana tabungan prajurit itu dengan menjanjikan bisa mendatangkan dana dari luar negeri untuk membangun rumah prajurit, asal Angkatan darat menyediakan Rp. 100 miliar sebagai dana pendamping.