3f804abd95730c82e6217735dd3ebf6a.jpg  

KETERLIBATAN TNI DALAM KONTEKS KEAMANAN NASIONAL

Kamis, 17 Februari 2011 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 1305 kali

Dalam perspektif spektrum ancaman yang eskalatif dan mungkin menjadi ancaman terhadap keamanan nasional pemisahan kelembagaan TNI dan Polri memberi dorongan untuk menetapkan secara tegas  kewenangan dan tanggung jawab kedua instansi, untuk itu diperlukan kesepahaman dan pengaturan lebih lanjut mengenai skala ancaman dan tingkat ancaman yang menjadi kewenangan TNI dan wujud kerjasama TNI dan Polri dalam menangani ancaman yang eskalatif.

Pembidangan peran TNI dan Polri dalam rangka mengatasi ancaman  perlu ditetapkan berdasarkan tingkat eskalasi dan spektrum  ancaman, model tersebut merupakan model sederhana untuk memudahkan tugas TNI dalam kontek operasi militer selain perang (OMSP).

Belum memerlukan kehadiran TNI pada kondisi dimana spektrum ancaman masih merupakan tindakan kriminal kewenangan sepenuhnya merupakan kewenangan Polri.

Dalam situasi rawan dapat diklasifikasikan sebagai keadaan konflik intensitas rendah, konflik intensitas rendah dimaksud seperti pemberontakan bersenjata, konflik komunal yang meluas, kerusuhan yang berlarut dan berskala besar yang mengganggu ketertiban publik dan kelangsungan fungsi pemerintah maupun pelayanan masyarakat seperti konflik di Maluku, Poso, Kalteng, Kalbar, Penanggulangan konflik tersebut tidak dapat dilakukan secara biasa dan semata-mata oleh institusi fungsional, tetapi perlu menggunakan sumber daya secara khusus.

Apabila ancaman terus meningkat sampai memasuki situasi gawat, status wilayah beralih dari tertib sipil menjadi keadaan darurat, keterlibatan TNI semakin besar.  Dalam keadaan darurat militer keterlibatan TNI masih dalam tugas OMSP.   Jenis OMSP yang dilakukan oleh TNI sesuai dengan jenis dan bobot ancaman yang dihadapi. Dalam rangka OMSP, TNI tidak akan mengambil alih peran instansi Pemerintah yang lain dan tidak selalu berperan secara tunggal,  pada keadaan tertentu TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan  instansi fungsional.

Dalam keadaan darurat perang konflik yang terjadi adalah antar dua negara dengan mengutamakan penggunaan kekerasan bersenjata didukung oleh kekuatan diplomasi dan ekonomi, dalam kondisi ini TNI tidak melakukan tugas OMSP tetapi sepenuhnya melaksanakan tugas OMP.

Demikian Penpas ini disampaikan, untuk dipahami oleh seluruh prajurit TNI.

"Tunaikan Sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya"    
Panglima Besar Jenderal Sudirman
Pengumuman
Siaran Pers
Amanat
Berita Media
Rabu, 15 Mei 2019
Safari Ramadan di Medan, Panglima TNI Serukan Jaga Persatuan dan Kesatuan
Rabu, 15 Mei 2019
Panglima TNI dan Kapolri Melakukan Kunjungan Kerja Safari Ramadhan di Wilayah Kodam III/Siliwangi
Jum`at, 12 April 2019
Final Piala Presiden 2019, Panglima TNI Imbau Kedua 10 Apr 2019 Suporter Tertib
Rabu, 30 Januari 2019
Lama Tertunda, TNI Akhirnya Bentuk Satuan Baru, Kogabwilhan
Jum`at, 11 Januari 2019
TNI Pesan Lagi 8 Helikopter H225M, Airbus: Telah Teruji di Medan Tempur