MEMBANGUN KEKUATAN ANGKATAN LAUT MENUJU KEKUATAN YANG MAMPU MENGAMANKAN DAN MENANGKAL SETIAP ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH RI

(GREEN WATER NAVY)

Diterimanya konsep negara kepulauan pada Konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982, di Jamaica yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang perairan Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai hampir 2/3 dari total luas wilayah keseluruhan. Apabila dikaitkan dengan letak posisi geografi yang berada pada persilangan dunia, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dan sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Konfigurasi dan konstelasi pulau yang berada pada bentangan laut yang luas telah memberikan peluang strategis sekaligus kendala yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peluang dan kendala tersebut merupakan karunia sekaligus bencana dan apabila dapat dikelola secara baik dan tepat, akan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Namun sebaliknya apabila peluang dan kendala tersebut tidak dapat dikelola secara baik dan tepat, maka akan menimbulkan permasalahan yang cukup menyulitkan, utamanya permasalahan di laut dan muara akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara di laut. Permasalahan di laut yang timbul, diantaranya sebagai akibat dari : luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional, posisi geografi yang berada pada silang dunia, sumber daya alam laut hayati dan non hayati, Alur Laut Kepulauan Indonesia dan alur lintas damai, penyebaran penduduk yang tidak merata, permasalahan perbatasan laut, penyelundupan, perompakan dan beragamnya etnis. Mengacu dari permasalahan tersebut, TNI AL sebagai inti kekuatan pertahanan negara di laut, bertanggung jawab untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan di laut dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Sebagai jabaran lanjut dari Strategi Pertahanan Nusantara, TNI AL telah merumuskan Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu meliputi pilar : penangkalan, pertahanan mendalam dan Hankamrata. Strategi Pertahanan Laut Nusantara diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan di laut yang kondusif bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, maka diperlukan suatu struktur kekuatan yang jelas dan mampu menunjukkan eksistensinya di wilayah perairan nusantara secara nyata.

Salah satu pilar yang dapat dicermati dan dipergunakan sebagai titik tolak menentukan ke arah mana pembangunan kekuatan TNI AL hendak diwujudkan adalah pilar Pertahanan Mendalam. Konsepsi pertahanan mendalam pada hakikatnya adalah pertahanan ke depan dengan pengertian bahwa musuh harus dicegat dan dihancurkan di luar tapal batas wilayah nasional. Oleh karena itu medan juang pertahanan ditata dengan urutan sebagai berikut :

1. Medan Pertahanan Penyanggah. Daerah pertahanan lapis pertama yang berada di luar garis batas ZEEI dan lapisan udara di atasnya.
2. Medan Pertahanan Utama. Daerah pertahanan lapis kedua mulai dari batas terluar ZEEI sampai dengan batas terluar laut teritorial dan lapisan udara di atasnya.
3. Medan Perlawanan Akhir. Daerah pertahanan lapis ketiga mulai dari laut teritorial dan wilayah perairan nusantara dan lapisan udara di atasnya.

Bertolak pada tatanan medan juang pertahanan tersebut, struktur kekuatan TNI AL yang dibangun diarahkan dan ditata untuk mampu menyelenggarakan fungsi pertahanan di laut secara nyata. Dari ketiga tatanan medan juang dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka tatanan Medan Perlawanan Akhir yang patut dijadikan pilihan sebagai arah pembangunan kekuatan TNI AL. Hal ini mengandung pengertian bahwa struktur kekuatan TNI AL yang dibangun harus mampu melaksanakan perlawanan secara optimal di medan perlawanan akhir dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara.

Struktur dan Kemampuan Kekuatan

Mewujudkan perlawanan yang optimal di medan perlawanan akhir pada dasarnya merupakan “ultimate goal� pembangunan kekuatan TNI AL (dapat juga sebagai ultimate goal pembangunan kekuatan TNI). Struktur kekuatan yang dibangun harus dapat mewujudkan kemampuan yang disegani di perairan kepulauan dan laut teritorial serta mampu memberikan perlindungan terbaik dan jaminan secara nyata akan keutuhan wilayah nasional. Dengan demikian kekuatan tersebut dituntut mampu melaksanakan fungsi eksternal sebagai kekuatan pertahanan terhadap setiap agresi, kekuatan penangkalan, alat diplomasi dan fungsi internal sebagai kekuatan untuk mempertahankan stabilitas keamanan di laut dan kekuatan untuk menegakkan hukum.

Dikaitkan dengan bentuk dan posisi geografi, sumberdaya alam laut, tingkat intensitas penggunaan alur-alur laut dengan berbagai permasalahan ditimbulkan, maka struktur kekuatan TNI AL dapat disusun berdasarkan tiga kawasan yang menuntut spesifikasi struktur kekuatan dan taktik tersendiri sesuai situasi dan kondisi geografi medan operasi, yaitu :

1. Medan Operasi Kawasan Barat meliputi L.Jawa, Selat Karimata, perairan L. Natuna, L. China Selatan, Selat Malaka dan Perairan Barat P. Sumatra ;
2. Medan Operasi Kawasan Tengah meliputi L. Jawa, Selat Lombok, Selat Makasar, Perairan Utara Kep. Nusa Tenggara, Perairan Selatan P. Jawa dan Kep. Nusa Tenggara dan L. Sulawesi ;
3. Medan Operasi Kawasan Timur meliputi L. Banda, L. Arafuru, L. Buru, L. Seram, L. Maluku dan Perairan Utara Papua.

Dari gambaran medan operasi tersebut maka dapat ditentukan penggunaan taktik yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi geografi serta selanjutnya dijabarkan dalam bentuk postur dan struktur kekuatan yang diinginkan. Mencermati ketiga medan operasi tersebut, maka struktur kekuatan yang diperlukan adalah beberapa kapal kombatan, kapal selam, kapal LST untuk mendukung operasi amfibi, pesawat udara patroli maritim dengan konsentrasi pada kapal-kapal FPB, Kapal Ranjau dan sistem pertahanan pantai yang handal dengan penataan pangkalan yang mendukung secara optimal terhadap tatanan medan perlawanan akhir dari pertahanan mendalam.

Memperhatikan struktur kekuatan tersebut, maka kekuatan TNI AL yang dibangun pada dasarnya merupakan kekuatan angkatan laut yang memenuhi persyaratan sebagai Green Water Navy yaitu kekuatan yang dapat diandalkan untuk menegakkan stabilitas keamanan dan berkemampuan mengadakan perlawanan terhadap setiap ancaman. Green Water Navy merupakan tingkat kekuatan yang berada di atas Brown Water Navy tetapi berada di bawah Blue Water Navy. Dan tingkat kekuatan angkatan laut ini merupakan kekuatan angkatan laut yang sesuai bagi Indonesia.

Untuk mewujudkan struktur kekuatan tersebut, dapat ditempuh melalui beberapa tahapan pembangunan dengan tetap memperhatikan Blue Print TNI AL 2004-2013 dan mengacu kepada prioritas yang lahir dari tuntutan kepentingan nasional yang mengemuka saat ini sampai beberapa tahun mendatang. Green Water Navy dapat digunakan sebagai struktur kekuatan yang harus dapat diwujudkan paling lambat tahun 2020. Adapun kepentingan nasional yang dapat diidentifikasi, diantaranya adalah masalah ekonomi dan stabilitas keamanan merupakan prioritas pertama, sedangkan masalah pertahanan dapat ditempatkan pada prioritas kedua. Hal ini tidak bermaksud mengabaikan arti pertahanan, namun hanya karena menyadari dengan benar tentang kondisi keuangan negara yang terbatas saat ini, namun dengan catatan apabila perkembangan lingkungan mengarah pada perlunya pertahanan segera diwujudkan, maka pembangunan kemampuan pertahanan di laut menjadi prioritas pertama.

Masalah Ekonomi. Kepentingan pemerintah saat ini adalah bagaimana memperbaiki perekonomian negara yang sedang porak poranda sebagai akibat krisis yang berkepanjangan. Salah satu upaya pemerintah diantaranya adalah membentuk departemen baru yang menangani masalah kelautan dengan potensi besar yang dimiliki. Departemen baru ini diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata terhadap upaya perbaikan perekonomian negara. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa permasalahan di laut yang berkaitan dengan masalah ekonomi perlu mendapatkan pengamanan yang baik. Pengamanan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap pengambilan sumberdaya hayati dan non hayati, dan kegiatan yang dilaksanakan di laut harus dapat diwujudkan. Hal ini secara tidak langsung memberikan arah bahwa kapal-kapal TNI AL yang harus segera diadakan adalah kapal-kapal yang mampu memberikan perlindungan terhadap setiap usaha kegiatan ekonomi di laut yang sedang digalakkan oleh pemerintah diantaranya adalah penangkapan ikan, dan pengamanan terhadap pencurian sumberdaya lain yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu illegal logging, tranfer barang/minyak di laut, penyelundupan dan perompakan di laut juga memberikan pengaruh buruk yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu rancang bangun kapal yang diperlukan adalah kapal-kapal dengan berat tonase 400 sampai dengan 800 ton, tidak perlu canggih tetapi mampu bertahan di laut sekitar 1 minggu s/d 2 minggu dilengkapi kesenjataan sampai kaliber 57 mm, namun pada saat krisis dapat dirubah secara cepat dengan melengkapi kesenjataan mutakhir.

Stabilitas Keamanan. Pengertian stabilitas keamanan yang dimaksud adalah dikaitkan dengan gejolak yang timbul di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan R.I. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka frekuensi pergeseran pasukan menjadi suatu tuntutan yang harus dapat dijawab dengan segera. Oleh karena itu kapal-kapal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penggeseran tersebut adalah kapal-kapal jenis LST. LST yang dimiliki TNI AL saat ini masih mencukupi untuk melakukan penggeseran dan yang diperlukan adalah peningkatan kesiapan untuk setiap waktu dapat digerakkan menuju daerah sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan dan penggantian pendorongan terhadap kapal-kapal LST yang sudah tua. Pada sisi lain bencana nasional yang terjadi di Sumatra Utara dan Aceh memberikan inspirasi yang kuat terhadap kemungkinan melengkapi LST/LPD TNI AL dengan hovercraft sebagai sarana pendarat pasukan pengganti sekoci pendarat yang masih digunakan saat ini. Hovercraft mempunyai jangkauan kemampuan mendarat di segala macam pantai dengan range slope pantai yang luas.

Upaya lain yang perlu untuk dioptimalkan adalah penataan ulang pangkalan TNI AL dan peningkatan kemampuan dukungan agar mampu menjawab tuntutan tatanan medan perlawanan akhir. Hal ini mengandung pengertian bahwa lokasi Pangkalan Utama TNI AL memerlukan pengkajian ulang, karena pada dasarnya pangkalan adalah tulang punggung strategi (geography as the bones of strategy). Pangkalan mempunyai arti logistik dan arti strategic dalam arti logistik pangkalan berfungsi sebagai titik dukungan perbekalan, perbaikan dan perlindungan terhadap armada, sedangkan dalam arti strategik pangkalan berfungsi menjamin agar kehadiran armada di daerah operasi dapat terpelihara secara terus menerus. Dikaitkan dengan tatanan medan perlawanan yang mampu memberikan dukungan secara maksimal baik dalam arti logistik maupun arti strategik.

Sebagai Pangkalan Angkatan Laut, maka rancang bangun sistem pertahanan pangkalan juga harus dapat di arahkan untuk mampu memenuhi tuntutan tatanan medan perlawanan akhir. Sistem pertahanan pangkalan yang baik terdiri dari radar, ESM, rudal anti kapal permukaan, kapal cepat dan pesud. Hal ini mengandung pengertian bahwa komponen pertahanan pangkalan perlu mulai ditata kembali secara cermat agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Tahapan Pembangunan Kekuatan

Komposisi jenis kekuatan yang dimiliki TNI AL saat ini dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai komposisi jenis kekuatan angkatan laut hijau (Green Water Navy), namun dari aspek kualitas dan kuantitas masih jauh dari persyaratan yang ditetapkan yaitu harus kuat dan disegani di perairannya sendiri serta mampu menangkal dan menghancurkan setiap agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bukan berarti bahwa kekuatan yang dibangun harus sarat dengan teknologi tinggi, karena makin canggih teknologi yang dimiliki makin tinggi pula biaya perawatannya yang diperlukan dan sering kali teknologi yang canggih dikalahkan oleh taktik yang baik.

Dari sejumlah kapal yang dimiliki TNI AL, hanya ada beberapa kapal LST dan kapal FPB/Parchime yang dapat dipersiapkan dengan kriteria cukup baik. Oleh karena itu untuk menuju angkatan laut yang kuat dan disegani di perairannya sendiri dan berkemampuan menangkal dan menghancurkan setiap agresi, TNI AL perlu mengambil langkah-langkah besar, konsisten, cermat dan terencana serta dituangkan dalam program pembangunan kekuatan yang jelas dan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu memenuhi tuntutan sebagai kekuatan angkatan laut hijau (green water navy).

Menyadari kondisi perekonomian negara yang belum pulih, maka pembangunan kekuatan TNI AL perlu dilaksanakan secara bertahap namun konsisten dan jelas arah serta sasarannya. Adapun sasaran pembangunan kekuatan dapat disusun dengan urutan prioritas, sebagai berikut :

1. Prioritas I.
   1. Pembangunan kapal-kapal patroli dan pesud patroli yang diperlukan untuk memperluas kemampuan liput perairan.
   2. Meningkatkan kemampuan operasional Lanal dan Posal terpilih yang mendukung pelaksanaan pengamanan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan di laut.
   3. Rekondisi LST ex Korea dan repowering LST Froch/LST ex. US
2. Prioritas II.
   1. Penataan Pangkalan TNI AL termasuk sistem pertahanan pangkalan.
   2. Meningkatkan kemampuan operasional Lanal dan Posal pada alur-alur strategik.
   3. Mid-life modernization PKR klas FTH dan PSK klas MDU.
3. Prioritas III.
   1. Mid life modernization 2 KS klas 209.
   2. Pengadaan baru KS, kapal kombatan dan pesud patroli maritim serta pangkalan pendukungnya.

Prioritas I

Pembangunan kapal dan pesud yang mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian negara merupakan hal yang tidak dapat ditawar- tawar. Kapal dan pesud TNI AL yang diadakan harus mampu melindungi, mengawasi, mengendalikan dan mengamankan terhadap semua kegiatan di laut, utamanya usaha-usaha yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, diantaranya usaha penangkapan ikan, illegal logging, pengamanan pengeboran lepas pantai dan sebagainya di semua perairan nasional Indonesia. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif, maka dituntut kehadiran KRI dan pesud di setiap sudut wilayah perairan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan KRI dan Pesud dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Pengadaan kapal baru dari luar negeri, utamanya dari negara yang tidak akan melaksanakan embargo terhadap Indonesia. Negara-negara mantan Blok Timur dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan, disamping harganya relatif murah juga teknologinya sederhana, sehingga mudah untuk diperbaiki atau dimodifikasi sesuai kebutuhan.
2. Pengadaan dalam negeri dengan rancang bangun sesuai dengan tuntutan TNI AL. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sekaligus perkembangan industri perkapalan dalam negeri.
3. Pengadaan pesawat dari IPTN, dengan rancang bangun sesuai model pesawat patroli yang ada. Tehnologi sederhana, namun handal dan mempunyai ketahanlamaan di udara. Hal ini akan memacu kemampuan dan perkembangan industri pernerbangan sendiri.

Lanal dan Posal yang berada dekat selat-selat strategis, dekat daerah rawan illegal logging, daerah rawan penyelundupan dan daerah kantung-kantung penangkapan ikan perlu ditingkatkan kemampuan operasionalnya agar mampu melaksanakan pengawasan, memberikan perlindungan dan melaksanakan pengamanan terhadap usaha-usaha kegiatan di laut. Kemampuan mengumpulkan informasi secara cepat dan akurat akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan operasional. Untuk Lanal dan Posal ini, tidak hanya dilengkapi oleh sarana dan prasarana saja, namun juga dilengkapi oleh personel yang kapabel untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Keberhasilan TNI AL mewujudkan kondisi yang kondusif bagi semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di laut, akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah utamanya TNI AL sebagai aparat Negara dan sekaligus akan mendorong segera pulihnya perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras semua pihak untuk mewujudkannya.

Kapal LST sangat diperlukan untuk mendukung pergeseran pasukan dalam upaya meredam dan mengendalikan kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan rasa ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintah. Kerusuhan yang terjadi telah memakan koban jiwa dan harta benda dan perlu diatasi dengan segera. Pengiriman pasukan ke daerah yang sedang dilanda kerusuhan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meredam dan mengendalikan kerusuhan yang terjadi. Kapal LST yang dimiliki TNI AL saat ini masih dapat digunakan untuk melakukan penggeseran pasukan, namun mengingat kondisinya sudah cukup tua, maka diperlukan rekondisi dan penggantian mesin-mesin baru agar mampu memberikan dukungan secara optimal. Untuk rekondisi dan penggantian mesin-mesin baru dapat dilaksanakan di dalam negeri. Bencana alam yang terjadi di Sumatra Utara dan Aceh mendorong kemungkinan LPD yang sedang dibangun di Korea Selatan di modifikasi untuk berkemampuan sebagai kapal induk helikopter dan pengangkut hovercraft sebagai sarana pendarat pasukan.

Validasi organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar lebih efektif dan efisien. Pada tingkat markas besar perlu penajaman fungsi kedinasan dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dan tidak tumpang tindih. Sedangkan untuk tingkat kotama pelaksana operasional Armada Kawasan perlu dipertimbangkan untuk digabungkan. Penggabungan Armada RI Kawasan Timur dan Armada RI Kawasan Barat menjadi Armada RI memberikan tiga keuntungan, yaitu : rantai komando menjadi lebih pendek karena Panglima TNI dalam menggunakan kekuatan cukup memerintahkan kepada Panglima Armada dan seterusnya. Panglima Armada akan mengatur kekuatan yang akan digunakan, Panglima Eskader menerima kekuatan dan menggunakan sesuai dengan tugas pokok yang diberikan; Anggaran yang dialokasikan akan lebih terfokus dan digunakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan di lapangan; standar kualitas personel akan lebih baik dan merata karena pada dasarnya Armada RI Kawasan Timur lebih siap dibanding Armada RI Kawasan Barat baik dari aspek pemeliharaan, aspek kemampuan memberikan pelatihan personel KRI. Panglima Eskader adalah pelaksana operasional dan kekuatan yang diberikan oleh Panglima Armada sudah merupakan kekuatan yang siap operasional.
Kapan prioritas kedua dimulai? Jawabnya kalau tuntutan kondisi yang kondusif bagi semua usaha kegiatan di laut tercapai dan stabilitas keamanan di daerah yang bergejolak sudah teredam. Hal ini tidak akan berlangsung lama, karena pada dasarnya pelaksanaan perlindungan dan pengamanan terhadap semua kegiatan di laut dan dukungan pergeseran pasukan telah dapat dilaksanakan, yang diperlukan adalah penambahan sarana/prasarana agar upaya untuk mewujudkan suasana kondisi yang kondusif bagi usaha kegiatan di laut dapat segera dicapai. Dalam waktu 3 s/d 5 tahun, TNI AL diperkirakan sudah dapat mewujudkan kondisi tersebut.

Prioritas II

Sebagai tulang punggung strategi, pangkalan harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal pada tatanan medan perlawanan akhir. Pangkalan harus dapat memberikan arti logistik dan arti strategik bagi satuan-satuan operasional. Hal ini terkandung pengertian bahwa kepentingan operasional merupakan pertimbangan yang paling utama. Jarak ke suatu pangkalan sangat mempengaruhi strategi (distance is a fundamental consideration in all strategy), dan akan lebih efektif apabila letak pangkalan dekat dengan daerah operasi. Pemikiran lama bahwa Pangkalan harus dekat dengan pemerintahan daerah, harus ditinggalkan, karena hal tersebut mengabaikan fungsi asasi pangkalan yang sebenarnya.

Apabila kita memperhatikan geografi nusantara, pangkalan-pangkalan yang memadai ditinjau dari kepentingan operasional dengan titik berat jarak jelajah adalah Tarempa, Sabang, Teluk Bayur, Teluk Ratai, Cilacap, Lembar, Kupang, Tual/Timika, Biak, Jayapura, Bitung dan Tarakan. Sedangkan pangkalan Harkan adalah Belawan, Tanjung Uban, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Ambon, Manokwari dan Bontang.

Alur-alur laut strategik yang melintasi perairan kepulauan Indonesia, disamping memberikan dampak positip terhadap pertumbuhan perekonomian nasional juga memberikan dampak negatip terhadap stabilitas keamanan negara, utamanya di laut. Lanal dan Posal yang berada pada alur-alur lalu lintas pelayaran harus ditingkatkan kemampuan operasionalnya baik sarana deteksi, komunikasi, kapal patroli dan personel pengawaknya. Hanya melalui pengawasan secara ketat, maka stabilitas keamanan di laut akan dapat diwujudkan dengan baik.

Pangkalan yang baik, data yang akurat dan cepat yang dapat dikumpulkan oleh Lanal dan Posal yang berada pada jalur-jalur strategik dan didukung oleh kapal kombatan dengan kemampuan operasional yang tinggi, maka permasalahan yang timbul dan dapat mengganggu stabilitas keamanan di laut dapat ditiadakan. PKR klas FTH dan PSK klas MDU, merupakan kapal-kapal dengan teknologi dekade 80 dan cukup ketinggalan apabila dibandingkan dengan kapal-kapal yang dimiliki oleh Angkatan Laut Negara Tetangga. Oleh karena itu, agar tidak begitu ketinggalan dan untuk efisiensi perlu dilaksanakan mid-life modernization.

Mid-life modernization merupakan pilihan yang tepat, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana dan pada sisi lain personel yang memiliki skill yang baik juga masih terbatas. Oleh karena itu modernisasi yang dilaksanakan cukup dengan teknologi menengah, dengan sasaran personel mudah menguasai dan suku cadang mudah didapatkan di pasaran, kecuali untuk peralatan-peralatan tertentu tetap standar Milspec. Konsep Hi-Lo mix harus dapat diterapkan dengan baik, karena pada kenyataan banyak tugas-tugas yang dilaksanakan cukup didukung teknologi menengah. Seiring dengan membaiknya perekonomian negara, prioritas II akan mampu diselesaikan dalam waktu 5 s/d 10 tahun.

Prioritas III

Kapal Selam klas 209 yang dimiliki TNI AL merupakan salah satu kesenjataan yang memiliki nilai penangkalan tinggi, perlu untuk tetap dipertahankan kemampuannya. Dalam rangka mempertahankan kemampuannya tersebut, diperlukan modernisasi beberapa peralatan yang dimiliki, utamanya peralatan yang dipergunakan untuk mendukung fungsi azasinya sebagai senjata strategik TNI AL.
Mengingat luas wilayah perairan Indonesia dan posisi strategik yang dimiliki, disamping kapal atas air masih diperlukan beberapa kapal selam untuk mewujudkan kemampuan sebagai kekuatan yang disegani di perairan Indonesia dan mampu meniadakan setiap ancaman yang mengganggu Indonesia.

Pesud patroli maritim merupakan kepanjangan tangan kapal, perlu ditingkatkan kemampuannya yang semula hanya mampu melaksanakan patroli maritim pada siang hari menjadi mampu melaksanakan pada malam hari. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menambah beberapa pesud patroli maritim agar liputi patroli yang dilakukan mampu mencapai area yang luas. Disamping penambahan jumlah pesawat, perlu dipersiapkan pangkalan udara pendukungnya.

Sebagai suatu negara kepulauan yang terbesar dan terletak pada silang dunia, Indonesia memerlukan kekuatan angkatan laut dengan kemampuan yang dapat mendukung keberadaannya sebagai suatu bangsa. Kekuatan tersebut dibangun berdasarkan konsepsi pertahanan mendalam dengan rancang bangun struktur kekuatan untuk mampu melaksanakan perlawanan di medan perlawanan akhir yang selanjutnya dikembang menjadi kekuatan angkatan laut hijau (Green Water Navy) yang kuat dan disegani di perairan kepulauan dan laut teritorial. Pembangunan kekuatan dilaksanakan dengan perencanaan yang hati-hati dan cermat, secara bertahap, konsisten, penuh kesabaran dengan tetap memperhatikan keterbatasan dan perubahan perkembangan lingkungan strategi yang ada.