TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkonsentrasi dan berinovasi dalam berbagai upaya membangun kesiapan guna menghadapi ancaman sebagai dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis. Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka TNI menjalankan peran sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman, serta pemulih pasca dilaksanakannya operasi militer. Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, TNI bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa lainnya, mewujudkannya dengan memanfaatkan semua sumber daya nasional untuk pertahanan.

Tujuan penyelenggaraan pertahanan negara pada hakekatnya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, menyatakan bahwa sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diarahkan untuk terwujudnya "peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman". Untuk mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang diterapkan adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF), pemberdayaan industri pertahanan nasional, pencegahan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional serta peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Naskah dapat didownload :

Penggunaan Kekuatan TNI dengan Mewujudkan Tri Matra Terpadu Dalam Rangka Mengawal Kedaulatan NKRI