Aktualisasi peran TNI saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena TNI belum mampu menampilkan performance terbaiknya, baik dalam aspek kekuatan yang menyangkut prajurit TNI maupun alat utama sistem senjatanya, aspek kemampuan meliputi tingkat profesionalisme prajurit dan institusi,  serta penggelarannya yang dihadapkan pada hakekat ancaman saat ini.

Belum idealnya pastur TNI sangat dipengaruhi berbagai dinamika, diantaranya kultur prajurit yang terbiasa merasa selalu pada posisi benar yang telah terbentuk selama puluhan tahun, memerlukan waktu untuk dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan semangat reformasi. Ketentuan hukum, aturan main maupun piranti lunak lainya yang berkaitan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab TNI dalam pelaksanaan tugas yang belum sepenuhnya tertata, menyebabkan munculnya keraguan, tumpang tindih, bahkan salah tingkah dari para prajurit pelaksana di lapangan.

Keterbatasan anggaran negara akibat kondisi ekonomi yang belum pulih menyebabkan rendahnya taraf hidup para prajurit yang dapat menggerus tingkat profesionalisme dan semangat juang para prajurit. Peralatan militer yang sudah relatif sangat tua dan dalam jumlah yang tidak memadai, sangat memengaruhi kinerja prajurit di lapangan serta penyataan dan pendapat tentang  TNI dari sejumlah kalangan yang tidak proposional, tidak tepat dan tidak didukung dengan pemahaman yang cukup dan data akurat, menyebabkan terjadinya kebingungan di kalangan prajurit TNI dan kemerosotan kadar profesionalisme.

Beberapa Faktor

Ada beberapa faktor yang memengaruhi, baik dari lingkungan global, regional maupun nasional, diantaranya isu HAM, Demokratisasi, Lingkungan Hidup, dan Terorisme, terhadap sinergitas bangsa dalam proses pembangunannya.    Globalisasi yang membawa dampak berbagai perubahan, telah mengantarkan negara ini memasuki era krisis multidimensi yang dapat menimbulkan disintregasi bangsa.

Peran TNI sebagai kekuatan pertahanan pada masa depan harus lebih mengutamakan peran penangkalan, pertahanan, dan perdamaian, sehingga perubahan harus dilakukan secara bertahap, terukur dan terencana dengan baik.    Dengan demikian akan tercipta TNI yang professional, efisien, efektif dan modern (PEEM) yang memiliki kemampuan postur yang dapat mengantisipasi bebagai perkembangan serta perubahan lingkungan strategi.    Demikian pula dapat menjalankan tugas-tugas operasi militer perang dan selain perang atau MOOTW (Military Operations Other Than War) termasuk melaksanakan tugas-tugas kemanusian dan tugas perdamaian dunia di bawah bendera PBB, menghormati prinsip-prinsip kemanusian (Humanitarian), tunduk dan patuh kepada otoritas pemerintah yang dipilih rakyat secara demokratis dan tidak terlibat dalam politik praktis dan sebaliknya, serta tidak menjadi alat bagi kepentingan politik praktis.

Untuk mewujudkan profesionalisme TNI, dibutuhkan suatu depolitasi TNI, dengan Menata Peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara melalui pengembangan kemampuan prajurit militer secara professional dan memberdayakan komponen sipil dalam mengatur dan mengelola negara secara mandiri dalam kerangka mayarakat Indonesia Madani.

Strategi dalam mewujudkan kebijakan tersebut menuntut peran TNI lepas dari kepentingan politik praktis kenegaraan dan menyerahkan pengelolaan politik negara kepada pihak sipil dan TNI hanya terlibat dalam rumusan strategi Raya (Grand Strategy), dengan memelihara posisi dirinya secara tepat, bukan sebagai alat kekuasaan dan tidak partisan pada sesuatu kekuatan politik atau kelompok tertentu, bersikap netral pada kehidupan politik, tidak boleh terjebak atau melibatkan diri masuk dalam wilayah politik praktis.

Selain itu juga mewujudkan tingkat profesionalisme prajurit dan institusi TNI yang memiliki keahlian khas militer, tanggung jawab dan kebersamaan baik antar prajurit maupun sipil dan militer, dalam konteks pertahanan negara sehingga siap menghadapi ancaman dari luar berupa invasi militer dan ancaman dari dalam yaitu pemberontakan dalam negeri berupa tindakan separatisme dan teorisme baik dalam bentuk general war, limited war maupun counter terrorist operations.

Langkah yang dilaksanakan dalam mewujudkan profesionalisme TNI meliputi peningkatan moral dan etika prajurit TNI, mewujudkan jiwa integrasi prajurit baik dalam Angkatan maupun antar Angkatan.    Kedepan perlu segera merumuskan konsepsi pertahanan negara yang didasari pada pertimbangan obyektif antara ancaman yang dihadapi dengan kemampuan dan kekuatan nasional, termasuk TNI didalamnya. Konsepsi pertahanan negara tidak saja dipahami hanya dalam kerangka menghadapi ancaman dari luar negeri, tetapi juga dalam rangka mengatasi situasi krisis nasional dan melaksanakn rekstrukturisasi TNI.   Mulai tingkat Mabes TNI, Organisasi Angkatan sampai satuan bawahannya secara seimbang dan proposional sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapi, serta pembenahan lembaga pendidikan dan latihan dengan mengintensifkan dukungan anggaran yang dialokasikan.

Saran

Dari perkembangan situasi global dengan mempertimbangkan kecenderungan yang akan terjadi maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, perlu sosialisasi military science and technology dan membentuk perguruan tinggi bidang military science and technology yang terbuka untuk umum. Langkah ini diharapkan untuk menjadikan militer sebagai sesuatu yang harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga apriori-apriori tentang militer tidak akan pernah terjadi lagi.

Kedua,  perlu konsistensi dan keteladan pemimpin TNI untuk tidak selalu merubah aturan-aturan sesuai selera yang terkesan agar “tampil beda”.  Budaya “asal beda” yang selalu mewarnai setiap pergantian pejabat dalam berbagai bentuk kebijakan yang dituangkan dalam role and law, memberikan tendensi negatif karena akan membingungkan prajurit di satuan.

Ketiga, dalam setiap program pendidikan latihan TNI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, saling membutuhkan dan saling memengaruhi dari bebagai matra, sehingga integrasi merupakan suatu nilai mutlak dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam berbagai bentuk situasi. Kurikulum dapat saja disesuaikan dengan kebutuhan khas Angkatan, namun tetap harus diintegrasikan dengan matra lain dalam bidang yang sama.

Keempat, sebagai komponen bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi, harus menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, menghormati satu sama lain, dan rasa ikut memiliki adalah prasyarat terwujudnya rekonsilisasi nasional.

Kelima, hubungan sipil-militer harus dibina bedasarkan saling memercayai (mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) sesama komponen bangsa. 

Keenam, perlu merumuskan tentang konsep keamanan nasional (national security) yang akan mewadahi permasalahan “grey area” antara fungsi pertahanan dan keamanan yang sampai saat ini masih selalu diperdebatkan antara kalangan TNI dan Polri. Untuk itu evaluasi tentang landasan yuridis formal secara dikotomik fungsi tersebut harus dilakukan.