c9fb2a9e812153a139353118104ca03a.jpg  

ROH PRAJURIT TNI DI ALAM DEMOKRASI

Selasa, 28 Agustus 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 2027 kali

Profesionalisme TNI tampaknya tidak henti-hentinya menghadapi ujian, terutama dihadapkan pada wacana penggunaan hak pilih prajurit TNI dalam Pemilihan Umum 2009.

Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto dalam berbagai kesempatan mengatakan, TNI belum mengambil keputusan. Survei Mabes TNI mengindikasikan, sebagian besar responden prajurit TNI memilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Adapun responden eksternal dari kalangan nonmiliter tidak sedikit yang menginginkan agar prajurit TNI ikut memilih dalam pemilu mendatang. Hasil survei diametral ini menarik dikaji lebih dalam.

Tentara profesional

Sejak proses reformasi internal TNI bergulir bersama arus reformasi nasional, upaya TNI untuk menempatkan dirinya secara tepat dalam kehidupan bernegara terus mendapatkan ujian. Mulai dari reposisi TNI untuk tidak lagi bermain di ranah politik, penghapusan peran Dwifungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004, serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI merupakan proses yang terus berlanjut. Dengan wacana penggunaan hak memilih oleh prajurit TNI pada pemilu yang akan datang, diperkirakan akan mempengaruhi soliditas TNI. Indikasi terkotak-kotaknya prajurit TNI mengikuti warna-warni partai politik akan sulit dihindari sehingga konsistensi untuk menempatkan diri secara total menjaga bangsa dan negara menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.

Arah yang hendak dituju TNI sesungguhnya hanya menjadikan prajurit TNI sebagai tentara profesional yang mampu mengemban tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tegas mengamanatkan arti dan makna tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Membentuk TNI yang profesional dan dedikatif yang menjadi tekad Panglima TNI seperti yang dikemukakan saat mengikuti fit and proper test tidak bisa terlepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pengaruh dari sistem dan dinamika perpolitikan nasional. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan TNI dengan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional untuk selalu dapat dicerminkan dalam pola pikir dan pola tindaknya.

Ahli filsafat Clausewitz menyatakan bahwa perang diselenggarakan oleh tritunggal antara pemerintah, militer, dan rakyat. Pemerintah menetapkan tujuan politik, militer menyiapkan diri sebagai sarana mencapai tujuan politik, sedangkan rakyat sebagai pendukung perang. Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan berpengaruh pada perang itu sendiri. Oleh karenanya, pemberian otoritas kepada militer untuk melaksanakan keputusan politik haruslah merupakan jalan terakhir yang sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang.

Sejalan dengan pandangan tersebut, TNI memiliki garis pembatas yang sangat tegas dalam ranah politik. Selaku alat negara, maka politik TNI adalah politik negara, bukan politik kelompok atau politik partai. Hal ini jelas menuntut agar TNI senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari sistem kenegaraan. Dinamika politik yang sarat dengan kepentingan dan kecenderungan tarik-menarik antarelite politik harus dapat disikapi secara arif untuk menghindari keterjerumusan TNI pada situasi pelik.

Oleh karena itu, TNI harus selalu berpegang teguh pada prinsip untuk menempatkan kepentingan negara di atas segala kepentingan demi menjaga tetap kokohnya persatuan dan kesatuan. Mengambil posisi netral di antara seluruh partai politik. Bila nanti TNI diberi hak untuk memilih, diperlukan rambu-rambu yang mengaturnya untuk dapat mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat merugikan TNI, bangsa, dan negara.

Menisbikan peran politik sebagaimana proses yang telah dilakukan saat ini sebagai bagian dari reformasi internal akan mendorong prajurit TNI untuk tumbuh dengan dimensi profesionalisme yang semakin menguat. Kenyataan memang tidak bisa dimungkiri bahwa relasi dan kohesi sipil-militer dalam masa transisi demokrasi saat ini belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Karenanya untuk mencapai tingkat profesionalisme TNI yang diinginkan bersama memerlukan kerja keras dan kerja cerdas bukan saja oleh TNI sendiri, tetapi juga oleh segenap bangsa.

Ketergantungan tentara pada kebijakan yang dibuat oleh negara merupakan keharusan yang sulit dielakkan dalam menentukan sikapnya, termasuk pemberian hak memilih bagi prajurit TNI yang nantinya dapat disikapi secara beragam, tergantung dari sudut pandang masing-masing yang melihatnya. Ketika kepentingan partai politik terdukung oleh kehadiran TNI, maka pemberian hak memilih bagi prajurit TNI akan dinilai positif. Sebaliknya apabila dianggap merugikan kelompoknya, maka kehadiran TNI akan dinilai negatif. Politik bermuka dua seperti inilah yang harus diwaspadai agar TNI tidak terombang-ambing akibat kepentingan pihak lain.

Karena itu, TNI cenderung memilih untuk lebih memacu pihak sipil untuk memberikan dorongan guna memfokuskan peran TNI selaku alat pertahanan negara. Memikirkan pengalokasian anggaran militer yang memadai guna peningkatan kekuatan dan kemampuan alat utama sistem senjata dengan tidak melupakan aspek kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Sumpah prajurit vs demokrasi

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, prajurit TNI umumnya tidak menggunakan hak pilihnya. Sejak pemilu tahun 2004 muncul wacana untuk menggunakannya dengan berbagai argumen yang saling berseberangan. Sudah barang tentu kita tidak menghendaki pertarungan argumen itu berlangsung dalam arena yang tidak di-manage dan dihitung untung-ruginya terlebih dahulu.

Pembiaran yang lahir dari sikap apatis dan ketidakmampuan kita menghitung untung rugi dari penggunaan hak pilih prajurit TNI akan dapat berujung pada kerugian yang harus dibayar mahal oleh generasi berikutnya. Kebebasan pemberian suara oleh setiap warga negara yang memiliki hak memang bersifat hakiki. Karenanya bila prajurit TNI tidak menggunakan hak pilih bisa berkonotasi telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan membeda-bedakan hak antara prajurit TNI dan sesama warga negara.

Perlu pemahaman mendalam bahwa seorang prajurit TNI mempunyai sifat bawaan yang melekat dan membedakannya dengan warga negara lain. Sifat yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan dan pengembangan serta kehidupan prajurit TNI yang akhirnya sudah merupakan kultur yang mungkin sulit dipahami oleh kalangan di luar TNI. Satu ciri yang kental dalam kehidupan TNI, antara lain keseragaman dalam satu unit kerja. Meskipun satu sama lain memiliki perbedaan karena sejak awal mereka berasal dari berbagai ragam suku dan karakter, tetapi irama kehidupan sudah menyatu untuk bersama-sama menuju arah dan tujuan yang akan dicapai satuannya.

Dari gambaran ini bisa kita bayangkan suasana psikologis yang terjadi dalam satu unit kerja bila atasan dan bawahan atau antar-unit kerja memiliki aspirasi politik yang berbeda. Perbedaan aspirasi, terutama aspirasi politik yang terjadi akibat kesepakatan yang dibuat bersama, akan menjadi sesuatu hal yang rawan bila dihadapkan pada kultur TNI yang dituntut kekompakannya dalam menjalani kehidupan di satuan dan kepatuhan pada perintah kedinasan.

Kita harus ekstra hati-hati dalam menentukan pilihan menyangkut posisi TNI. Pilihan yang seyogianya tidak boleh mengorbankan profesionalisme serta soliditas TNI. Apabila terjadi friksi bernuansa politik sekecil apa pun itu, pasti akan dapat berakibat pada penurunan profesionalisme prajurit. Loyalitas prajurit pada keputusan pimpinan serta kultur prajurit yang selalu penuh keseragaman dan berada dalam satu komando akan berseberangan dengan kebebasan berbeda pendapat.

Butir ketiga Sumpah Prajurit berbunyi, "Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan", sudah tertanam dalam hati sanubari setiap prajurit TNI. Akan sulit bagi mereka untuk mengartikulasikan hak demokrasinya sebagaimana warga negara lainnya. Jika pemberian hak pilih dijalankan sesuai jaminan undang-undang, hal ini akan menjadi embrio pembangkangan prajurit kepada atasan, institusi, dan sumpahnya. Adakah toleransi terhadap pembangkangan dalam kehidupan kemiliteran sekalipun konteksnya untuk pembelajaran dalam alam demokrasi? Sungguh dilematis.

Satu kesatuan militer akan sangat rawan ketika di dalamnya terdapat lebih dari satu panutan. Apabila setiap partai politik masuk dan mencoba mempengaruhi alam pikiran prajurit dengan kampanyenya masing-masing, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ruwet dan mengacaukan. Akan banyak waktu prajurit terbuang untuk melayani para politikus yang datang "sowan". Apakah para prajurit dalam kesatuan tersebut akan dapat tetap memelihara soliditasnya bila hati mereka telah diwarnai begitu banyak perbedaan? Pertarungan antara roh keprajuritan dan kebebasan mengartikulasikan hak politik seorang prajurit dalam pemilu pun dimulai. Siapa pemenang pertarungan? Apakah prajurit atau institusi TNI? Segenap bangsa Indonesia perlu mencari jawabannya.

Akhirnya, sungguh diperlukan kearifan untuk memutuskan pemberian hak memilih bagi prajurit TNI dalam pemilu mendatang. Satu keputusan yang diharapkan dapat tetap menjamin profesionalisme, soliditas, dan dedikasi prajurit dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Smiley face
 
"Tunaikan Sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya"    
Panglima Besar Jenderal Sudirman
Pengumuman
Siaran Pers
Amanat
Berita Media
Selasa, 20 Desember 2022
Presiden Jokowi Lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI
Jum`at, 2 Desember 2022
Panglima TNI Bersama KSAL Lepas Satgas MTF TNI Konga 28 N ke Lebanon
Jum`at, 25 November 2022
Sambangi Cianjur, Panglima TNI Evaluasi Kekuatan Pasukan di Lokasi Gempa
Jum`at, 25 November 2022
Panglima TNI Tinjau Lokasi Gempa Cianjur Kirim Bantuan dan Bawa 8 Ribu Paket Makanan
Selasa, 8 November 2022
Panglima TNI cek alutsista pengamanan KTT G20