c9fb2a9e812153a139353118104ca03a.jpg  

Unsurveyed Segment Haumeniana di Perbatasan RI-Timor Leste

Jum`at, 11 Desember 2015 10:13:30 - Oleh : admin - Dibaca : 229 kali

<i>Unsurveyed Segment Haumeniana</i> di Perbatasan RI-Timor Leste

KOSTRAD (11/12),- Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru, sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Daerah perbatasan merupakan pintu masuk suatu negara oleh sebab itu diperluakan suatu perhatian lebih pembangunan dan juga pasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, informasi dan sebagainya harus memadai. Masyarakat di daerah perbatasan harus lebih diperhatikan kebutuhannya sehingga mereka tidak terisolir dari dunia luar. Untuk menandai wilayah kedaulatan sebuah negara, juga dibutuhkan tanda batas yang jelas dan permanen.

Terdapat satu segment yang belum disurvey (Un-Surveyed Segment) di wilayah Subina-Oben. Dimana kedua belah Negara (RI - RDTL) telah menetapkan Garis Batas Negara (GBN) di wilayah Subina - Oben pada pertemuan TCR/BDR ke 21 di Bandung (3-4 Juli 2008) & TCR/BDR ke 22 di Dili (27-29 Mei 2009). Namun masyarakat RI di wilayah Subina Oben mengklaim dengan berbagai alasan bahwa tanah tersebut milik mereka. Jadi permasalahan yang terjadi bukan permasalahan tehnis tentang batas kedua Negara, melainkan lebih menitik beratkan pada permasalahan sosial masyarakat di sekitar perbatasan antara RI - RDTL.

Sebagian masyarakat Desa Haumeniana masih mempermasalahkan tanah seluas 290 Ha di wilayah fouben/numpo nefo setelah diadakan penetapan Garis Batas Negara, lahan tersebut menjadi bagian wilayah RDTL, namun ketegangan warga kedua belah pihak pernah timbul saat tahun 2012, dengan adanya rencana pembangunan Pos Imigrasi RDTL di daerah Unsurveyed Segment dan mengakibatkan ketegangan antar kedua masyarakat dan akhirnya pembangunan dapat dihentikan agar tidak timbul konfik antar dua negara, Masyarakat Desa Haumeniana menginginkan daerah tersebut harus steril dan tidak boleh ada aktivitas dari kedua belah pihak sampai saat ini.

Perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah mengenai masalah perbatasan untuk diselesaikan dengan melibatkan semua unsur baik dari wilayah RI maupun dari pihak RDTL, semoga dimasa mendatang persoalan-persoalan ini dapat diselesaikan tanpa ada pertumpahan darah.

 

Smiley face
 
"Tunaikan Sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya"    
Panglima Besar Jenderal Sudirman
Pengumuman
Kamis, 22 September 2022
INDODEFENCE 2022 EXPO & FORUM
Selasa, 20 September 2022
Logo dan Banner HUT ke-77 TNI Tahun 2022
Senin, 28 Februari 2022
RAPIM TNI POLRI TAHUN 2022
Selasa, 11 Januari 2022
Logo Mabes TNI
Siaran Pers
Amanat
Berita Media
Rabu, 3 Agustus 2022
Dibuka Panglima TNI, Latma Super Garuda Shield Diikuti 14 Negara
Senin, 25 Juli 2022
Kunjungi Mabes TNI, Panglima Militer AS Sebut Indonesia Negara Penting dan Mitra Kerja Sama yang Baik
Senin, 18 Juli 2022
Presiden Jokowi Lantik 754 Perwira Remaja TNI dan Polri
Rabu, 2 Maret 2022
Presiden Hadiri Rapim TNI-Polri Tahun 2022
Kamis, 18 November 2021
Resmi Jadi Panglima TNI, Andika Perkasa Akan Lanjutkan Program Hadi Tjahjanto